Pasardana.id - PT PP Properti Tbk (PPRO) mengaku telah mendapat penawaran
pengembangan lahan seluas 500 hektar di kawasan calon Ibukota pemerintahan
Republik Indonesia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana lokasi ibu kota
pemerintahan di kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai
Kertanegara.
Direktur Utama PPRO, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya telah melakukan
kajian peluang bisnis dari rencana pemindahan ibu kota pemerintahan. Tapi, dia
mengaku telah ditawari untuk pengembangan lahan di calon ibukota tersebut.
Beberapa pihak telah menawarkan lahan seluas 500 hektar di calon ibu kota itu,
kata Taufik di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Ia menambahkan, penawaran lahan itu tentunya akan menjadi kajian perseroan
untuk ditindaklanjuti, sebelum dikembangkan menjadi kawasan properti terpadu.
Kami tentunya akan melihat terlebih dahulu tindak lanjut dari pengumuman
Presiden tadi, kata dia.
Alasan itu didasari pemindahan ibu kota pemerintah membutuhkan payung hukum
berupa undang- undang ibu kota yang akan segera di usulkan pemerintah ke DPR.
Hanya saja, lanjut dia, perseroan telah memiliki kawasan komersil berupa hotel
dan pusat perbelanjaan di Balikpapan.
Adapun rencana pemindahan ibu kota ke lokasi yang berdekatan dengan aset itu
berpotensi meningkatkan pendapatan perseroan.
Tentunya rencana pemindahan itu akan meningkatkan tingkat hunian hotel dan
mall kami di Balikpapan, jelas dia.
