See More

25 Mei 2026, 15:18

25 Mei 2026, 14:53

25 Mei 2026, 14:37

25 Mei 2026, 14:18

25 Mei 2026, 14:17

25 Mei 2026, 13:58
emiten|Komisi XI DPR|Otoritas Jasa Keuangan (OJK)|Nurhaida|initial public offering/IPO
Oleh: Aziz

foto: istimewa
Pasardana.id - Jumlah emiten pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai saat ini hanya 543 perusahaan. Jumlah tersebut tergolong tertinggal dibanding Singapura dan Malaysia. Kondisi ini dipandang perlu untuk menambah jumlah emiten.
Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI menyampaikan, dirinya memasang target 180 emiten baru dalam lima tahun mendatang.
Dalam ranga pendalaman pasar, perlu adanya tambahan 180 emiten baru hingga 2022 mendatang," ucap dia, di gedung Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Ia mengakui, pertumbuhan jumlah emiten dalam lima tahun kebelakang hanya 20 emiten baru pertahun, namun diharapkan dalam lima tahun mendatang akan mencapai 36 emiten pertahun. Peningkatan pertumbuhan itu sudah mulai terlihat pada tahun ini.
Hingga Mei 2017, sudah ada delapan emiten baru, dua perusahaan sudah mendapatkan pernyataan efek dan enam perusahan mendapatkan pernyataan pre efektif," kata Nurhaida yang saat ini menjabat sebagai kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.
Jika kembali terpilih, ia akan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan jumlah emiten. Pertama, pendaftaran penyataan pre efektif menggunakan e-registrasi. Dengan cara ini diharapkan, calon emiten dari daerah tidak perlu ke Jakarta untuk mendaftarkan.
Ini akan menghemat biaya bagi calon emiten," kata dia.
Kedua, lanjut dia, akan bekerjasama dengan perbankan untuk mendorong Debitur dengan nilai diatas Rp1 triliun untuk menggalang dana melalui penawaran umum perdana, khususnya bagi debitur korporasi belum terbuka.
Ketiga, bekerjasama dengan dengan kementerian ESDM untuk mendorong perusahaan pertambangan asing untuk IPO.
Terutama perusahaan tambang asing yang sahamnya sudah tercatat di bursa luar negeri," ucap dia.
Terakhir, jelas dia, mendorong anak usaha Badan usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).