Pasardana.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang melakukan pembahasan terkait program bantuan sosial untuk pelaku usaha UMKM dan masyarakat produktif oleh tim penanganan Covid-19 bidang ekonomi.
"Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BUMN, dari tempat kami, semua terpadu dan angka-angka ini yang jadi soal untuk kita, bagaimana semua itu bisa sampai di tempat dengan tepat waktu," kata Menko Luhut di Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Dikatakan Luhut, program bantuan sosial pemerintah kali ini akan diberikan dalam bentuk uang. Dana bantuan pemerintah itu akan disalurkan dengan cara ditransfer agar bisa dibelanjakan oleh masyarakat.
"Kalau dulu kita mau kasih bantuan sosial pakai bingkisan, sekarang kita kasih cash transfer," ujarnya.
Bansos ini dilakukan agar daya beli masyarakat kembali naik. Sebab, selama pandemi Covid-19 ini angka konsumsi masyarakat menurun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat.
Terkait target, anggaran dan sumber dana, Menko Luhut menyebut datanya terbuka. Semua bisa diakses masyarakat luas.
Sejauh ini, dia juga mengaku masih banyak masyarakat yang belum tersentuh. Maka dari itu, dia meminta semua pihak memberikan masukan untuk dilakukan perbaikan.
"Apakah ada yang belum dicover? Pasti ada. Kita minta masukkan dari teman-teman sekalian untuk perbaikan lagi ke depan," tegasnya.
Saat ini, pemerintah telah bekerja sama dengan 6 platform digital untuk membuka pasar alternatif bagi pelaku usaha UMKM.
Menko Luhut mendapat laporan sudah ada 1,4 juta pelaku usaha UMKM yang bertransformasi ke platform digital.
"Saya bangga sekali anak-anak muda yang mengerjakan ini semua. Dari 60 juta UMKM sudah masuk online kurang lebih 1,4 sekian juta dan ini sangat bagus," kata dia.
Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM dan sebagainya.
Lewat transformasi digital ini diharapkan bisa mengurangi transaksi tunai dan mengurangi potensi terjadinya korupsi.
"Dengan digital transformasi ini sebenarnya jadi less cash transaction, kan mengurangi korupsi juga dan akan membuat lebih cepat. Tapi kita dorong semua buatan dalam negeri," tandas Luhut.
