Kemenkeu Lantik 10 Pimpinan Tinggi Pratama

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Jumat (17/7) melantik 10 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dimana pelantikan kali ini juga merupakan mutasi dan pengukuhan jabatan di lingkungan Setjen, DJPB, dan DJPK.

Prosesi pelantikan dilakukan melalui sambungan video conference tanpa mengurangi prinsip tata kelola yang baik.

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setjen yang baru saja dilantik bahwa saat ini Kemenkeu sudah merencanakan konsep remote working melalui new thinking of working.

Saya berharap seluruh institusi di bawah Kesekjenan akan menjadi motor penggerak transformasi organisasi yang bisa kita andalkan yang mampu secara sangat tepat melihat apa langkah-langkah yang harus kita susun hari ini," ujar Menkeu, seperti dilansir dari siaran pers, Jumat (17/7).

Menkeu menambahkan, dalam menyusun langkah strategi mencapai visi misi organisasi maka penting adanya kemampuan untuk melihat tantangan baik itu yang berasal dari sisi kompetensi maupun profesionalitas.

"Namun, tantangan lainnya yang juga yang berasal dari perubahan teknologi seperti pada saat terjadinya Covid-19 ini, imbuh Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJPB dan Tenaga Pengkaji Bidang Pebendaharaan bahwa DJPB merupakan unit langsung Kemenkeu yang bertanggungjawab dalam rangka koordinasi proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berkualitas, baik dilihat dari prosesnya maupun dari sisi hasilnya.

Saya berharap kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan negara terus terjaga dengan baik. Adalah tugas kita sebagai pengelola keuangan negara untuk terus mengelola keuangan negara tidak hanya secara bertanggung jawab, tapi kita juga bisa mencerdaskan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan keuangan Pemerintah Pusat dengan standar standar pelaporan. Ini adalah tantangan yang harus terus dijalankan dan dijaga oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal perbendaharaan," jelas Menkeu.

Menkeu berpesan kepada Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJPK yang baru dilantik untuk terus mendorong dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi.

Untuk seluruh jajaran baik Sekretaris dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer dan seluruh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk bersama-sama merumuskan kebijakan guna mendorong Pemerintah Daerah menjadi betul-betul agen pembangunan yang efektif dan terus melakukan inovasi instrumen transfer ke daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara handal," ucap Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu mengucapkan selamat bekerja kepada semua pejabat yang baru saja dilantik dan meminta untuk terus menjaga komitmen dalam sumpah jabatan.

Kepada anda semuanya yang baru saja dilantik, saya berharap untuk terus memegang komitmen sumpah jabatan dan komitmen anda untuk menjadi pemimpin- pemimpin di Kementerian Keuangan yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan para pemimpin yang bisa diandalkan oleh anak buahnya. Para pemimpin di Kementerian Keuangan yang bisa diandalkan oleh bangsa Indonesia untuk mengelola keuangan negara secara credible, reliable dan accountable. Selamat menjalankan tugas kepada anda semuanya," tutup Menkeu.

Berikut ini daftar 10 pimpinan tinggi pratama yang dilantik di antaranya, adalah; Rukijo sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Ria Sartika Azahari sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik di Sekretariat Jenderal (Setjen).

Menkeu juga mengukuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen yaitu Dini Kusumawati sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Wempi Saputra sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Herry Siswanto sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Menkeu juga melantik Syafriadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Aceh, dan Ade Rohman sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Banten, serta Catur Ariyanto Widodo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

Terakhir, Menkeu melantik Harry Soeratin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan melantik Bhimantara Widyajala sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK.