Gandeng Platform Digital, Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Kartu Prakerja

Pasardana.id - Pemerintah bekerja sama dengan 10 mitra resmi dari platform digital dan pembayaran, meluncurkan situs resmi Kartu Prakerja untuk meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pembelajar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan skill baru.

Kartu Prakerja menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang yang baru (reskilling), tutur Menko Airlangga, seperti dilansir dari siaran pers, Jumat (20/3).

Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang dapat diakses di seluruh Indonesia.

Di tengah imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah, termasuk belajar, Kartu Prakerja diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai jenis pelatihan secara daring (online) yang dapat dipilih sesuai minat mereka masing-masing.

Peluncuran situs Prakerja dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, Phd.

Peluncuran didahului dengan penandatangan Nota Kesepahaman dengan mitra resmi Kartu Prakerja, antara lain; Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Ruangguru, Haruka EDU, Sekolah.mu, Sisnaker, Telkom Indonesia, Link Aja, OVO, dan Bank Negara Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menambahkan, bahwa Kartu Prakerja diprioritaskan untuk pencari kerja muda.

Dengan bantuan dari Pemerintah, diharapkan tenaga kerja muda dapat lebih kompeten, berdaya saing, dan produktif. Selain itu, dengan memilih sendiri pelatihan yang diminati juga dapat mendorong Indonesia menjadi bangsa pembelajar, ujar Moeldoko.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, Kartu Prakerja adalah inovasi pelayanan publik dari Pemerintah.

"Melalui platform digital ini, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses pelatihan yang diminati. Kami menggandeng berbagai platform digital di Indonesia sebagai mitra resmi agar dapat menjangkau lebih banyak lagi pencari kerja, tuturnya.

Dijelaskan, skema Kartu Prakerja sangat mudah untuk diikuti. Setiap WNI di atas 18 tahun bisa mendaftarkan diri secara online di situs Kartu Prakerja. Kemudian, mereka bisa memilih berbagai jenis pelatihan melalui platform digital mitra resmi pemerintah.

Selain dapat diakses pada www.prakerja.go.id, informasi mengenai Kartu Prakerja dan pelatihan yang tersedia juga dapat diakses melalui delapan platform digital milik mitra resmi Pemerintah.

Registrasi untuk Kartu Prakerja baru akan dibuka pada awal April 2020.

Terdapat dua jenis pelatihan yang diberikan, yaitu; daring (online) maupun tatap muka (offline). Juga ada pilihan program pelatihan 3-in-1 (three in one) yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja.

Untuk setiap jenis program, Pemerintah bersama platform digital menyeleksi lembaga pelatihan yang berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Para penyedia pelatihan dalam program Kartu Prakerja termasuk lembaga pelatihan swasta, lembaga pelatihan pemerintah, training center industri, universitas dan institusi pendidikan vokasi.

Melalui Kartu Prakerja, Pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp7 juta per peserta sekali seumur hidup. Pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan itu langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform digital.

Program ini berjalan sesuai janji Presiden RI Joko Widodo untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Saat ini, dari sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur, ada sejumlah 3,7 juta yang berusia 18-24 tahun. Pengangguran muda ini sebanyak 64 persen tinggal di perkotaan, 78 persen berpendidikan SMA ke atas. Masalah terbesar yakni sekitar 90 persen dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikasi.

Untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk sekitar 2 (dua) juta penerima manfaat program Kartu Prakerja, sehingga ke depannya kompetensi pekerja dan pencari kerja dapat meningkat signifikan.

Kartu Prakerja pun akan mendorong lembaga pelatihan dan dunia usaha untuk saling bekerja sama, sehingga lulusan lembaga pelatihan menjadi lebih mudah memperoleh pekerjaan.