Pasardana.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan,
Suahasil Nazara menyebutkan insentif perpajakan bukan satu-satunya syarat
investor asing mau masuk ke Indonesia.
Apalagi dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memberi berbagai insentif
pajak untuk menarik minat investasi.
Bank Dunia (World Bank) sebelumnya merilis perusahaan asal Tiongkok yang lebih
memilih Vietnam sampai Thailand untuk investasi.
Padahal perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) membuat
Indonesia berpeluang mendapat peralihan modal berupa investasi.
"Dia (investor) itu melihat seluruh dimensi, bukan cuma lihat pajak. Jadi yang
dibilang World Bank, mau dikasih insentif sampai luar biasa banget, tapi kalau
hal lain enggak dibereskan, ya enggak (mau investasi)," kata dia ditemui di
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis, 5 September
2019.
Lebih lanjut, dirinya mengakui, apa yang dipaparkan Bank Dunia soal hambatan
investasi di Indonesia benar adanya.
Hal-hal lain meliputi persoalan sinkronisasi aturan dan perizinan antara
pemerintah pusat dan daerah, pasar tenaga kerja, ongkos logistik, hingga
masalah dwelling time dan inspeksi pelabuhan yang masih dianggap menghambat
investor.
Untuk itu, Suahasil berharap, pemerintah bisa segera membereskan berbagai
peraturan yang menghambat masuknya investasi asing.
Jika ini bisa diselesaikan, maka investor pasti akan berpikir untuk
berinvestasi di Indonesia.
"Nah kalau sekarang mungkin World Bank juga lihat, kita cukup intensif
menawarkan, menceritakan tentang insentif-insentif pajak, nah dia mengingatkan
itu. Tapi bukan berarti habis itu kita tidak bikin insentif, insentif tetap
kita bikin. Tapi kita tetap punya PR di tempat-tempat yang lain. Nah ini harus
dikerjakan sama-sama," tegas dia.
Sebelumnya, Bank Dunia melihat banyak dan besarnya insentif perpajakan bukan
merupakan solusi utama yang efektif untuk memperbaiki daya saing Indonesia.
Reformasi terkait kredibilitas keterbukaan ekonomi, kepastian regulasi, dan
sinergi aturan antara level pusat dan daerah menjadi tiga hal utama yang belum
terwujud nyata pada ekosistem investasi di Indonesia.
