Bappenas Utamakan Pengusaha Lokal Pasok Kebutuhan Material Ibu Kota Baru

Pasardana.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pengusaha lokal, khususnya dari Kalimantan Timur untuk bersiap memasok segala kebutuhan material bangunan pembangunann ibu kota negara.

Tentunya kami mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk mempersiapkan itu," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam diskusi dengan pakar tata kota dunia di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Pendanaan yang diperlukan untuk membiayai pindah ibu kota dibebankan pada APBN sekitar Rp 89,4 triliun, dana campuran pemerintah-swasta Rp 253,4 triliun dan swasta di kisaran angka Rp 123,2 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun instansi pemerintahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Rudy mengatakan, ada pula investor luar negeri yang berminat masuk dalam membangun ibu kota baru. Namun pemerintah akan melakukan kajian ulang agar pengusaha dalam negeri didahulukan.

"Seperti tadi saya bilang ini kesempatan kita semua," ujarnya.

Bappenas juga meminta masukan pakar tata kota dunia yang tergabung dalam The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) untuk membahas rencana pemindahan ibu kota.

Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kota.

"Topik ini sedang hangat dibahas di Indonesia. Ini adalah satu kesempatan bagi kita semua," ujar Rudy.

Lebih lanjut dia memaparkan, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep green, smart, beautiful dan sustainable.

Ruang terbuka hijau juga dipersiapkan jauh lebih luas dibandingkan Jakarta yang hanya 30%.

Di ibu kota baru setidaknya 50% atau bahkan lebih besar, ujarnya.

Rudy menyebutkan, 50 persen lebih wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota dipindahkan ke wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lainnya.

Pemindahan ibu kota negara, lanjut Rudy, akan meningkatkan investasi di ibu kota baru dan provinsi lain.

Terkait dengan permintaan Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera dibangunkan akses transportasi, pemerintah sudah merencanakannya. Salah satunya melalui pengembangan kawasan hunian terintegrasi (TOD).

Jangan sampai menjadi kota kumuh, ujarnya.