Kemiskinan|Kementerian Sosial (Kemensos)|kesejahteraan masyarakat|dirjen penanganan fakir miskin
Kemensos Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan KPM Untuk Mengentaskan Kemiskinan
Oleh: Ronal
23 Desember 2020, 12:18
Pasardana.id Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengingatkan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya melalui bantuan sosial (bansos).
Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (PFM) juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.
Hal itu disampaikan Andi saat membuka Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Yogyakarta, Minggu, 29 September 2019.
Menurutnya, bansos hanya bersifat semi permanen dalam menurunkan angka kemiskinan.
"Bansos itu sebetulnya adalah bagian dari program menekan pengeluaran KPM, kata Dirjen PFM Andi ZA Dulung, dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).
Untuk itu, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya pemberdayaan kepada KPM bansos.
"Pak Menteri (Mensos Agus Gumiwang) menginginkan penurunan angka kemiskinan yang sebenarnya itu adalah karena keberhasilan program-program pemberdayaan. Program untuk sustainable income , ucap Dirjen PFM.
Walau begitu, Dirjen PFM mengingatkan bahwa menyukseskan program pemberdayaan tidak mudah. Salah satu tantangannya yaitu mengubah pola pikir PFM untuk mandiri.
Tanpa perubahan mindset, cara berpikir, cara memandang suatu persoalan, orang itu akan sulit menyelesaikan persoalannya sendiri, sulit mandiri, kata Dirjen PFM.
Oleh karena itu, dia berharap agar para pendamping untuk serius membantu mengubah pola pikir PFM. "Tanpa perubahan mindset , cara berpikir, cara memandang suatu persoalan, orang itu akan sulit menyelesaikan persoalannya sendiri. Akan sulit mandiri," katanya.
Sebelumnya, Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan menyampaikan laporan kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaksanaan BPNT di Yogyakarta untuk mengetahui capaian kegiatan BPNT Direktorat PFM Wilayah II tahun 2019.
Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT di Wilayah II, dan membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap pelaksanaan BPNT, khususnya di Yogyakarta.