Menkeu : Mesin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Hanya Bergantung Pada APBN

Pasardana.id - Banyak kalangan meragukan beban defisit APBN yang melebar mampu mengerek laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana melebarkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 menjadi 2,92 persen dari semula sebesar 2,41 persen pada APBN 2017. Melebarnya defisit anggaran disebabkan terpangkasnya penerimaan pajak dan membengkaknya belanja negara. 

Walhasil, peningkatan defisit ini diperkirakan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan atau utang pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5,2 persen pada tahun ini.

Menurut dia, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada APBN karena mayoritas kegiatan perekonomian ada pada masyarakat, di mana konsumsi menyumbang sekitar 59 persen dan investasi menymbang sebanyak 20 persen.

“Jadi kalau kedua mesin pertumbuhan ini berjalan baik, bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, usai rapat dengan Anggota DPR, di Kompleks DRR-RI, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017 lalu.

Ia menambahkan, selain kedua faktor tersebut masih terdapat mesin pertumbuhan ketiga yaitu dengan ekspor. Ani, sapaan akrabnya, menilai kegiatan ekspor membaik cukup besar pada kuartal satu dengan tumbuh sebesar 8 persen.

“Sehingga, dari tiga mesin pertumbuhan ini, diharapkan momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai positif di atas lima persen kuartal IV-2016 bisa terjaga sampai akhir tahun 2017," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika dilihat dari APBN sebagai mesin pertumbuhan keempat, pemerintah menggambarkan adanya keinginan akselerasi dalam hal prioritas.

“Contohnya dalam APBN-P, dimasukkan penambahan anggaran untuk pengadaan tanah dan anggaran Asian Games, yang dianggap investasi belanja modal tersebut untuk menambah kegiatan ekonomi masyarakat," jelas dia.

Selain itu, untuk anggaran infrastruktur, pemerintah mencoba mempertahankan, bahkan cenderung ditingkatkan untuk beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian.