Pendanaan Infrastruktur Tidak Hanya Terbatas oleh APBN Saja

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi tantangan besar guna membangun infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, guna mendorong pembangunan infrastruktur diperlukan inovasi, tidak hanya teknologi tetapi juga dalam pembiayaan.

Diperlukan perubahan paradigma melalui perubahan pola pikir pendanaan infrastruktur yang tidak hanya terbatas oleh APBN saja.

"Pada intinya pembiayaan infrastruktur tidak bisa hanya dilakukan oleh APBN. Changing paradigm bukan berarti negara tidak punya uang. Mohon maaf, saya kira negara nggak miskin-miskin amat. Ini semata-mata hanya untuk how to allocate budget more efficient dan juga tepat sasaran," ujar Basuki saat membuka forum nasional investasi infrastruktur di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Freddy Saragih mengatakan, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah menjadi pilihan skema yang rasional dalam pembangunan infrastruktur, seiring dengan telah berjalannya sejumlah proyek yang telah dibiayai lewat skema KPBU.

"KPBU jadi pembiayaan yang rasional, baik esensi metodologi maupun kemanfaatannya. Bagaimanapun ini menjadi suatu hal yang menurut kita tidak lagi dibahas secara teoritis tapi sudah pada level praktis," kata Freddy.

Deputi Bappenas Wismana Adi Surya menambahkan, setidaknya ada 5 sektor infrastruktur yang bisa dilakukan lewat KPBU, yaitu sektor energi, air minum, sanitasi, pelabuhan dan jalan tol. Nilai kelima proyek ini ditenggarai mencapai Rp 569 triliun.

"Kita punya potensi percepatan KPBU nya. Kita sudah mulai melihat beberapa proyek seperti Kilang Bontang, sampai jalan tol. Ini potensial untuk di-KPBU-kan. Proyek potensial ini mencapai Rp 569 triliun. Ini mungkin sesuatu yang perlu kita dorong bersama-sama. Yang paling simple memastikan komitmen pemerintah daerah. Karena penting untuk pemda menentukan mana yang mau dilaksanakan KPBU. Dengan demikian keputusan kita (pemda) dapat bisa dilihat dengan jelas oleh pasar (investor)," katanya.

Adapun proyek-proyek tersebut antara lain :
1. Kilang Bontang dan PLTU Sumsel 9-10 (Rp 231 triliun)
2. SPAM Semarang Barat, SPAM Lampung, SPAM Pondok Gede, dan SPAM Pekanbaru (Rp 3,3 triliun)
3. Pengelolaan sampah kota Batam (Rp 1,2 triliun)
4. Pelabuhan Tanjung Sauh (Rp 12,7 triliun)
5. Proyek-proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera (Rp 320,8 triliun).