Pasardana.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku, bahwa
pembukaan data kartu kredit untuk mencocokan tagihan dengan penghasilan di
surat pemberitahuan pajak (SPT). Apabila ini tidak ditemukan kejanggalan, maka
ini tidak perlu dikhawatirkan para wajib pajak (WP).
"Kami ingin meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak," kata Direktur
P2Humas DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, kemarin.
Jika data tagihan kartu kredit tidak sama dengan penghasilan, maka pemegang
ini diminta menjelaskannya. Sebab, data ini dijadikan dasar penarikan pajak
penghasilan (PPh).
"Nggak langsung ditagih," ucapnya.
Ditjen Pajak mengklaim pembukaan data transaksi kartu kredit juga dilakukan
penerintah Jepang dan Korea. Bahkan, kedua negara ini juga mengintip data
simpanan masyarakat,
Sementara itu, tiga dari 23 bank telah menyerahkan data transaksi pemegang
kartu kredit. Namun, tidak disebutkan siapa saja bank tersebut.
"Ini alasan privacy," jelas Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
Kementerian Keuangan, Harry Gumelar, belum lama ini.
Satu bank lainnya meminta penundaan pengiriman data. Empat bank sedang
diperiksa datanya dan 15 bank telah memberikan data, tapi tidak sesuai yang
diminta Ditjen Pajak.
"Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) penyerahan data-data tersebut diberikan
batas waktu hingga 31 Mei 2016," jelasnya,
Apabila data yang diberikan bank salah, maka diberikan waktu memperbiki data
ini selama dua minggu. Jika bank tidak menyerahkan transaksi kartu kredit,
maka sanksi belum dikenakannya lantaran masih tahap awal.
"Kami akan menegur lewat OJK, karena lembaga yang berwenang sepenuhnya atas
perbankan ini," ujarnya.
Tidak hanya data kartu kredit dibuka Ditjen Pajak, namun, ini juga dilakukan
kepada 67 lembaga terkait, seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pemilik
kendaraan bermotor, hotel, dan ijin usaha.
