Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan kajian
mengenai peraturan obligasi hijau atau "green bond " dalam rangka mendukung
program keuangan yang berkelanjutan serta menjaga lingkungan.
"OJK berupaya meningkatkan sustainable finance di Indonesia. Salah satu
program terkait itu yakni green bond. Yang jelas kita mengkaji terlebih
dahulu penerbitan aturannya," ujar Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal OJK,
Nurhaida dalam "Forum Internasional Keuangan Berkelanjutan 2016" di Nusa Dua,
Bali, Jumat (02/12/2016).
Melansir Antara , Nurhaida mengharapkan, aturan mengenai "green bond "
didukung oleh semua sektor industri sehingga peraturan itu dapat rampung pada
2017.
"Green bond merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian terhadap
lingkungan secara berkelanjutan. OJK juga melihat bagaimana konsep di beberapa
negara yang sudah menerapkan green bond ini. Di Indonesia, kami sedang
mencoba melihat konsep atau struktur yang cocok diterbitkan oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia," paparnya.
Nurhaida menjelaskan bahwa pembiayaan melalui "green bond " dananya
digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak
pencemaran lingkungan.
"Misalnya, sektor energi, pembiayaannya diarahkan kepada energi yang sumbernya
tidak berdampak pada polusi, sehingga akan mengurangi emisi di Bumi. Jadi ada
suatu target yang mau dicapai," ujarnya.
Sebenarnya, jelas Nurhaida, sudah banyak program yang diterbitkan OJK yang
memenuhi unsur keuangan berkelanjutan.
OJK telah mengeluarkan roadmap tentang itu yang dikeluarkan sejak 2014 lalu.
Salah satu isi dari roadmap itu terkait dengan penyaluran pendanaan yang
memperhatikan aspek lingkungan.
Ia menambahkan, bahwa dalam ketentuan OJK juga sudah ada kewajiban bagi
perusahaan terbuka atau emiten di Bursa Efek Indonesia untuk mencantumkan
prospektusnya ketika melakukan penawaran umum dalam rangka meraih dana
ekspansi.
"Dalam ketentuan OJK sudah ada kewajiban tentang dampak lingkungan dari suatu
bisnis perusahaan," katanya.
Saat ini, jelas Nurhaida, organisasi atau regulator pasar modal internasional
juga sudah mulai membahas mengenai kewajiban perusahaan untuk mencantumkan
kegiatannya dalam laporan tahunan tentang tingkat kepatuhan terhadap
pengungkapan dampak lingkungan.
"Nah, bagi negara maju mungkin tidak terlalu masalah terkait dengan biaya.
Tetapi bagi negara berkembang biasanya menjadi concern karena ada beban
biaya yang ditanggug. Jadi, dalam organisasi internasional itu masih di bahas
bagaimana pengungkapan dan sejauh mana kewajiban itu. Namun, arahnya akan
diwajibkan dalam pelaporan tahunan," katanya.
