Pengguna Medsos Disarankan Ikut Tax Amnesty

foto : istimewa

Pasardana.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mempersilahkan para pengguna media sosial (medsos) mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Pengguna medsos yang dimaksud seperti bisnis daring, Instagram, Youtube, dan Twitter.

"Mereka sudah lama tidak melapor," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Yoga Saksama di Malang, Jawa Timur, kemarin.

Para pengguna medsos disarankan mengikuti program pengampunan pajak ketimbang menghitung kewajiban tunggakan pajak. Mereka dapat mendeklarasikan hartanya.

"Online e-commerce belum bayar pajak dengan baik," ujarnya.

Keikutsertaan deklarasi dari program pengampunan pajak ini diharapkan sebagai bagian dari dorongan penyadaran mereka melaporkan penghasilannnya. Karena, Ditjen Pajak belum memiliki mekanisme pengenaaan pajaknya.

"Kami masih mengkaji mekanisme untuk memudahkan pengawasan," ucapnya.

Meskipun demikian, lanjut Yoga, mereka mesti tergolong dengan penghasilan di medsos, bukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

"Kami tahu penghasilan mereka dan bayar berapa," jelasnya.

Ditambahkan, penghasilan pelaku e-commerce diperoleh dari pembayaran iklan yang terpasang di akun medsos-nya. Iklan terdapat di akunnya akibat dia memiliki banyak pengikut.

"Ini harus dilaporkan dalam SPT, bukan objek pajak baru," ucapnya.

Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) Penghasilan harus dilaporkan penjual daring ke Ditjen Pajak setiap tahun. Jika angka ini lebih dari Rp 4,8 miliar, maka ini akan dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Lebih lanjut, Yoga mengaku, mekanisme pengenaan pajak bagi pengguna medsos masih dikaji Ditjen Pajak. Namun, ini akan diiringi dengan dorongan kesadaran mereka melaporkan penghasilannya secara rutin.