Pasardana.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, biaya pendidikan negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas harus gratis.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat berpidato dalam Acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9) lalu.
Presiden juga berencana akan segera mengumpulkan jajarannya untuk menggelar rapat terbatas untuk membahas realisasi kebijakan tersebut.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegasnya.
Terkait dengan pendanaan, Prabowo menyebut salah satu sumbernya dapat berasal dari uang negara yang berhasil dikembalikan dari hasil korupsi.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan, Iman Zanatul Haeri, melalui akun X pribadinya mempertanyakan kebijakan anggaran pendidikan 2027 yang menurutnya mencapai Rp240 triliun.
Iman menilai anggaran tersebut justru dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Prabowo ingin sekolah, dari SD sampai Universitas gratis. Bukannya segera menyalurkan anggaran pendidikan untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai Universitas, anggaran pendidikan 2027, 240 Triliun, malah dialihkan untuk MBG,” tulis Iman Zanatul Haeri, dikutip Senin (21/9).
Selain itu, ia juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai sumber dana pendidikan gratis.
Diketahui, Presiden sebelumnya menyebut uang hasil pengembalian aset atau dana negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan.
“Sementara menurutnya, menggratiskan sekolah anggarannya akan diambil dari sitaan korupsi,” jelas Iman.
Dari pernyataan tersebut, Iman kemudian mempertanyakan pihak atau kebijakan yang dinilai menjadi penghambat pendidikan gratis.
“Jadi yang menghambat gratisnya sekolah itu siapa?” ujarnya.
