Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan
fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berintegritas dan
berkelanjutan di sektor jasa keuangan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena dalam
kegiatan Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and
Governance Summit (RGS) 2026 yang diselenggarakan OJK di Gedung A. A. Maramis
Jakarta, Selasa (07/4), sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi
antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri jasa keuangan.
Forum yang mengusung tema Rajut Silaturahmi dalam Mendorong Penerapan Fungsi
GRC yang Berintegritas dan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan tersebut
menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim, dengan
moderator Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs, dan Legal PT Bank CIMB Niaga
Tbk, Fransiska Oei, serta dihadiri oleh pimpinan asosiasi profesi di bidang
GRC.
Dalam sambutannya, Sophia menyampaikan, bahwa forum ini menjadi sarana
strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam
mendukung penguatan fungsi GRC menuju pelaksanaan Risk and Governance Summit
(RGS) 2026 pada 14 Juli 2026.
Forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi yang konstruktif, tetapi juga
mempererat kolaborasi antara OJK, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan
dalam memperkuat penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan, ujar
Sophia.
Lebih lanjut, Sophia menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan
menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik dari dinamika global
maupun domestik.
Mengacu pada publikasi The Institute of Internal Auditors (IIA), sejumlah
risiko utama yang perlu menjadi perhatian antara lain cybersecurity ,
disrupsi digital termasuk artificial intelligence (AI), ketahanan bisnis,
sumber daya manusia, perubahan iklim, serta perubahan regulasi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan menghadapi tingkat
ketidakpastian yang semakin tinggi sehingga peran fungsi GRC menjadi krusial
dalam memastikan kepatuhan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan
ketahanan industri.
Dalam sesi diskusi panel, forum membahas tema Transparansi Beneficial
Ownership (BO/UBO) dan Implikasinya bagi Penguatan GRC di Sektor Jasa Keuangan
yang mencakup perkembangan kebijakan dan arah penguatan BO/UBO, pemanfaatan
data BO/UBO dalam pengawasan berbasis risiko, serta peran intelijen keuangan
dalam mendukung transparansi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Selain itu, forum juga membahas persiapan rangkaian kegiatan Road to RGS 2026,
termasuk partisipasi asosiasi dalam program Spark Class , pengakuan
Continuing Professional Education (CPE), penyediaan booth asosiasi, serta
pengembangan konten edukasi melalui podcast atau media komunikasi lainnya
yang disambut positif oleh para pimpinan dan perwakilan asosiasi.
Sebagai penutup, dilakukan Penandatanganan Komitmen Kolaborasi OJK dan
Asosiasi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026.
Melalui forum ini, OJK berharap dapat memperkuat ekosistem GRC yang solid
serta meningkatkan kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri
dalam mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang
lebih efektif, transparan, dan berintegritas.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman para pemangku
kepentingan terhadap perkembangan kebijakan dan implementasi pelaporan
Beneficial Ownership (BO/UBO) di Indonesia sebagai bagian dari penguatan
transparansi, tata kelola dan manajemen risiko di sektor jasa keuangan.
