Pasardana.id Pemerintah memutuskan untuk menaikan harga bahan bakar
pesawat (avtur) domestik maksimal 13 persen.
Atas kebijakan tersebut, Asosiasi maskapai penerbangan nasional atau INACA
menilainya masih masuk dalam hitungan bisnis.
Menurut Denon Prawiraatmadja, Ketua Umum INACA, melonjaknya harga avtur memang
harus disikapi. Terlebih memang penyebabnya karena gejolak Timur Tengah.
"Kami melihat kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan maskapai serta
masyarakat, serta terdapat dukungan dari pemerintah dengan kebijakan
penghapusan sementara PPN 11 persen dan penghapusan bea masuk sparepart
menjadi 0 persen," ujar Denon dalam keterangannya, Senin (06/4).
Sebagai informasi saja, dengan adanya kenaikan avtur ini, pemerintah
mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket pesawat tetap
terjangkau di masyarakat.
Antara lain, yang pertama, biaya tambahan atau Fuel Surcharge ditetapkan 38
persen, berlaku sama antara pesawat jet dan non jet.
Kedua, PPN Ditanggung Pemerintah 11 persen.
Ketiga, Bea Masuk Sparepart.
Kemudian yang keempat, ketentuan ini berlaku selama 2 bulan sejak ditetapkan.
Terakhir kelima, Pembahasan kenaikan Tarif Batas Atas (TBA) ditunda.
Denon pun berharap, kebijakan-kebijakan tersebut dapat segera
diimplementasikan di lapangan secepatnya.
Hal ini agar dapat membantu operasional maskapai penerbangan dalam menjaga
keselamatan dan kenyamanan penerbangan serta membantu masyarakat dan
pemerintah dalam menjaga konektivitas transportasi udara.
