Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Media
Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline) bagi industri bank umum
sebagai panduan dalam mengelola aktivitas media sosial secara terarah,
profesional, dan bertanggung jawab.
Peluncuran Panduan Media Sosial Perbankan dilakukan oleh Kepala Eksekutif
Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae bersama pimpinan industri bank umum di
Jakarta, Senin (06/4).
Dian dalam sambutannya menyampaikan, bahwa media sosial telah berkembang
menjadi salah satu kanal utama komunikasi antara industri perbankan dan
masyarakat.
Kehadiran media sosial tidak hanya memperluas akses informasi serta promosi
produk dan layanan perbankan, tetapi juga membuka ruang interaksi yang lebih
dinamis antara bank dan nasabah.
Media sosial kini menjadi sarana penting bagi perbankan untuk meningkatkan
interaksi dengan nasabah, memperluas jangkauan layanan, memperkuat loyalitas
pelanggan, serta menjadi kanal strategis dalam pengembangan produk dan layanan
perbankan berbasis digital. Namun demikian, penggunaan media sosial dalam
industri perbankan juga membawa risiko baru, khususnya risiko reputasi yang
bersumber dari dinamika sentimen di ruang digital yang berpotensi mengguncang
stabilitas keuangan, kata Dian, seperti dilansir dalam keterangan tertulis,
Senin (06/4).
Dalam Panduan Media Sosial Perbankan ini, pengelolaan aktivitas media sosial
bank dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur dengan bertumpu pada tiga
pilar utama, yaitu: Governance yang mencakup tata kelola dan proses
pengelolaan media sosial; Risk Management yang mengintegrasikan pengelolaan
risiko media sosial ke dalam kerangka manajemen risiko bank; serta Compliance
& Monitoring yang memastikan seluruh aktivitas media sosial bank selaras
dengan kebijakan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Panduan ini juga mencakup aspek strategi komunikasi krisis (social media
crisis management), termasuk penerapan social media stress test sebagai
instrumen baru dalam skenario manajemen risiko perbankan di era digital.
Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman global, khususnya kasus kejatuhan
Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, yang menunjukkan bagaimana sentimen
negatif di media sosial dapat menjadi akselerator bank run dan mengancam
stabilitas institusi keuangan.
Stabilitas keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh neraca dan rasio
keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan kualitas manajemen komunikasi
digital. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk memantau,
menganalisis, dan merespons sentimen publik di media sosial secara cepat dan
tepat, imbuh Dian.
Panduan ini juga mengatur secara khusus mengenai kemitraan bank dengan
influencer keuangan atau finfluencer , termasuk aspek transparansi,
pengungkapan konflik kepentingan, serta tanggung jawab bank atas konten yang
dipublikasikan melalui kanal tersebut.
Pengaturan ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi informasi yang
menyesatkan sekaligus menjaga integritas komunikasi pemasaran produk dan
layanan keuangan di ruang digital.
Kami berharap seluruh bank dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kapasitas
dalam mengelola media sosial secara profesional, transparan, dan bertanggung
jawab. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memastikan bahwa
aktivitas media sosial perbankan selaras dengan prinsip kehati-hatian,
kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan
masyarakat, ujar Dian.
Panduan Media Sosial Perbankan ini melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam
mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain POJK No.
11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum,
SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank
Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital
Bank Umum, Panduan Resiliensi Digital, serta Panduan Tata Kelola Kecerdasan
Artifisial Perbankan Indonesia.
