Pasardana.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait secara aktif terus mendorong sinergi nasional lintas kementerian untuk penyediaan lahan bagi program perumahan rakyat dan kota satelit.
“Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Karena itu, kita akan membentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan dan menentukan lokasi prioritas yang siap digunakan untuk pembangunan perumahan,” ujar Menteri Ara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (29/4).
Sebagaimana dilansir Antara, Menteri Ara menjelaskan bahwa tim survey ini akan diketuai oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Roberia dengan melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Tim ini harus bergerak cepat agar lahan-lahan yang potensial bisa segera dipastikan status, kesiapan, dan pemanfaatannya untuk rakyat. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan terintegrasi dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” kata Menteri Ara.
Ara juga telah menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian terkait percepatan penyediaan lahan untuk program perumahan rakyat.
Dimana dalam rapat tersebut, membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari dukungan percepatan 2 juta sertifikat, pengembangan kota satelit, implementasi KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mendukung sektor perumahan nasional.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan Kementerian Sains dan Teknologi, BP BUMN, PT Kereta Api Indonesia, Perumnas, serta jajaran Kementerian PKP.
Kementerian PKP menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi seluruh pihak, khususnya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
Kementerian Sains dan Teknologi, BP BUMN, PT KAI, Perumnas, serta seluruh tim Kementerian PKP dalam mendukung percepatan program prioritas nasional sektor perumahan.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini, pemerintah optimistis percepatan penyediaan lahan dan pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan lebih efektif guna menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
