Pasardana.id Pemerintah lewat Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP)
akan membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan, kawasan
tambak udang ini dibangun di atas luas lahan mencapai kurang dari 2.150
hektare.
Proyek tambang udang ini senilai Rp 7,2 triliun.
Adapun tujuan pembangunan kawasan tambak ini sebagai benchmark model budidaya
udang modern yang terintegrasi hulu ke hilir serta ramah lingkungan.
Direncanakan, kawasan tambak udang terintegrasi ini dikembangkan dengan konsep
Budidaya Udang Terpadu (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu dan hilir mulai
dari pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan
air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga pengadaan peralatan
dan mesin.
Sedangkan dana untuk pembangunan konstruksinya mencapai Rp 7,1 triliun.
"Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan
di dalamnya ada untuk manajemen konstruksi dan kemudian untuk konstruksinya,"
ujar Haeru dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Kata Haeru, sumber dana pembangunan kawasan tambak udang ini berasal dari
pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun dan rupiah murni pendamping (RMP)
mencapai Rp 1,1 triliun.
Ia menjelaskan, menerangkan kalau pinjaman luar negeri tersebut melalui skema
kredit swasta asing (KSA).
"Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, kredit swasta asing.
Ini memang skema-skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan," tambah
Haeru.
Menurut Haeru, keberhasilan proyek tersebut bergantung pada sinergitas ketiga
pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga investor.
Pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, bertanggung jawab untuk membangun kawasan
budidaya secara fisik, mulai dari sistem intake hingga outtake , serta
menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM).
Sementara, Pemda memastikan lahan yang digunakan tidak bermasalah dan juga
penyiapan SDM lokal.
Lalu, untuk sektor swasta berpeluang memenuhi kebutuhan dari sisi hulu hingga
hilir.
"Kami mengajak sektor swasta atau private company untuk bisa mengisi di
sektor hulu maupun di sektor hilirnya," ujar Haeru.
Di sisi hulu, pihak swasta berpeluang memenuhi kebutuhan bibit udang,
penyediaan pakan.
Sementara dari sisi hilir, pabrik es, investor dapat masuk ke bidang
pengolahan, pabrik es, serta cold storage.
Demi menarik minat investor, Haeru memastikan berbagai kemudahan dan fasilitas
lewat koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Haeru memastikan pemerintah akan mendampingi jika ditemui kendala.
Karena itu, meski dalam kontrak awal pembangunan dijadwalkan selama 3 tahun,
Haeru menegaskan, adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar
proyek ini dipercepat.
Saat ini, progres pembangunannya baru terbentuk petakan-petakan kolam tambak
udang.
"Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan-
percepatan. Kami sedang push menjadi 2 tahun. Doakan mudah-mudahan kami bisa
mengawal ini dengan baik,"imbuhnya.
