Bantuan Utang IMF Ditolak Purbaya : Indonesia Tidak Butuh

Pasardana.id - International Monetary Fund (IMF) berniat untuk memberikan bantuan dana kepada Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global imbas dari konflik Timur Tengah.

Namun, tawaran bantuan dana tersebut mendapat respon penolakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," dikutip dari keterangan videonya, Kamis (16/4).

Tawaran utang tersebut disampaikan Menkeu Purbaya usai melakukan kunjungan kerja dengan IMF, Bank Dunia (World Bank), lembaga pemeringkat, hingga 18 investor global seperti HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett, TD Asset Management, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), hingga Fidelity di Amerika Serikat.

Dalam penawaran tersebut, IMF bisa menyediakan dana bantuan untuk negara- negara terdampak krisis global.

Tapi Purbaya menilai, kalau Indonesia tidak membutuhkan bantuan IMF karena memiliki dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) milik Pemerintah sebesar Rp 420 triliun.

Menkeu Purbaya juga menjelaskan, kalau IMF bingung dengan kondisi ekonomi Indonesia yang bisa bertahan di tengah krisis global.

Ia mengungkapkan, kalau strategi kebijakan fiskal RI sudah diubah sejak akhir 2025.

"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya, kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini. Tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas," bebernya.

Lebih lanjut Purbaya meyakinkan IMF kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami percepatan di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Ia juga memastikan IMF senang dengan kondisi ekonomi RI.

"Jadi ekonomi kita sudah mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi. Sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu. Tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain. Tapi yang jelas, mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus," tandasnya.