Pasardana.id Sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran serta
menjamin keselamatan berlalu lintas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang menjelang momen Lebaran
2026, mulai 13 Maret.
Peraturan tersebut akan mulai berlaku secara kontinyu pada tanggal 13 Maret
2026 pukul 12.00 waktu setempat dan akan berakhir pada 29 Maret 2026 pukul
24.00 waktu setempat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa
kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan menyeluruh pemerintah menghadapi
Idul Fitri 2026.
Adapun pembatasan ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan
masyarakat.
"Diharapkan dengan adanya aturan tersebut dapat menjaga kelancaran lalu lintas
serta meningkatkan aspek keselamatan jalan bagi para pemudik," kata Aan dalam
keterangannya.
Ia melanjutkan, pengaturan pembatasan ini tidak hanya berlaku di jalan tol,
tetapi juga di jalur arteri, mencakup seluruh jaringan jalan utama yang akan
dilalui pemudik.
Kemenhub bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian (Korlantas Polri) dan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) sebagai landasan hukum kebijakan ini, menunjukkan
koordinasi lintas sektor yang kuat.
Pembatasan operasional angkutan barang ini secara spesifik menargetkan
beberapa jenis kendaraan dan muatan tertentu.
Mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, serta mobil barang yang menggunakan
kereta tempelan atau kereta gandengan, termasuk dalam kategori yang dibatasi.
"Pembatasan ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan di jalan dan
memprioritaskan pergerakan kendaraan pribadi dan angkutan penumpang,"
imbuhnya.
Selain itu, mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir,
dan batu, serta hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan
kayu, juga tidak diizinkan beroperasi selama periode tersebut.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan yang
sering disebabkan oleh kendaraan berat dengan muatan tersebut.
Meskipun demikian, distribusi barang tetap dapat dilakukan menggunakan
kendaraan dengan dua sumbu.
Hanya saja, pengecualian ini tidak berlaku untuk pengangkutan hasil galian,
hasil tambang, dan bahan bangunan yang tetap dilarang.
Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara
kelancaran lalu lintas dan kebutuhan distribusi logistik esensial.
Pemerintah juga menetapkan beberapa pengecualian bagi kendaraan angkutan
barang yang tetap dapat beroperasi meskipun memiliki sumbu tiga atau lebih.
"Kendaraan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas
(BBG), hewan ternak, pupuk, serta bantuan bencana alam, dikecualikan dari
pembatasan ini," tegas Aan.
Ia mengatakan, pengecualian ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat dan
penanganan darurat tetap terpenuhi selama masa Lebaran.
Selain itu, angkutan barang pokok juga diizinkan untuk beroperasi, namun
dengan syarat ketat.
Dimana, kendaraan yang digunakan tidak boleh melebihi batas muatan dan dimensi
yang ditetapkan.
"Persyaratan ini harus dibuktikan dengan dokumen kontrak atau perjanjian yang
sah antara pemilik barang dan pengusaha angkutan," sebutnya lagi.
Untuk kendaraan yang dikecualikan dan diizinkan beroperasi, wajib dilengkapi
dengan surat muatan yang valid.
Tak hanya itu, surat muatan ini juga harus diterbitkan oleh pemilik barang
yang diangkut, berisi keterangan jelas mengenai jenis barang, tujuan
pengiriman, serta nama dan alamat pemilik barang.
Aan kembali menekankan, bahwa surat muatan tersebut harus ditempelkan pada
kaca depan sebelah kiri angkutan barang agar mudah diperiksa oleh petugas di
lapangan.
Pengaturan lalu lintas ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor:
KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026;
20/KPTS/Db/2026.
SKB ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan
Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Roy Rizali Anwar, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus
Suryonugroho.
Aan menegaskan, bahwa kebijakan ini merupakan langkah antisipatif serupa
dengan angkutan Lebaran tahun sebelumnya dan Natal serta Tahun Baru (Nataru).
Prediksi lonjakan pergerakan masyarakat menjadi dasar utama untuk menjaga
kelancaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan.
Penegakan aturan akan dilakukan secara tegas.
Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi, dan
koordinasi di lapangan, sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap
aturan demi kepentingan bersama selama masa libur Lebaran.
