Mentan Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Dongkrak Daya Beli Petani Lampung

Pasardana.id Kebijakan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terutama di sektor pertanian mulai menunjukan dampak terhadap peningkatan daya beli petani di Lampung.

Beberapa poin dari kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian, diantaranya melalui penguatan harga komoditas, penurunan biaya produksi, dan perlindungan hasil panen.

"Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mulai menunjukkan dampak terhadap daya beli petani di Lampung," kata Amran dalam kunjungan kerja di Pringsewu, Lampung, seperti dilansir Antara, Minggu (25/10).

Mentan mengatakan, arah kebijakan Presiden Prabowo menempatkan petani sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika biaya produksi lebih terkendali dan harga hasil panen membaik, petani memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menggerakkan perekonomian daerah.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, harga pupuk bersubsidi turun. Kemudian untuk singkong, kami diperintahkan menghentikan impor. Hasilnya, harga singkong yang sebelumnya sekitar Rp700 per kilogram sekarang mencapai Rp3.000 per kilogram,” terang Mentan Amran.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi.

Pemerintah ingin memastikan manfaat pembangunan tidak hanya berhenti di tingkat perdagangan dan industri, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang memproduksi pangan dan komoditas pertanian.

Dampak kebijakan tersebut juga tercermin pada perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).

Lebih lanjut Mentan menyebutkan, NTP telah mencapai angka 131,11 yang menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah.

Indikator itu penting karena menggambarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, sehingga dapat menjadi salah satu ukuran untuk melihat perkembangan daya beli petani.

“Nilai tukar petani sekarang 131, tertinggi selama Republik ini berdiri. Inilah karena kebijakan-kebijakan kita, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah,” jelas Amran.

Mentan bilang, pemerintah akan terus mendukung kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada petani.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar persoalan yang dihadapi petani dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Kami mendukung apa yang dibutuhkan petani. Regulasi yang diperlukan untuk kepentingan dan keuntungan petani akan kami selesaikan,” tandasnya.