Pasardana.id Perusahaan pertambangan nikel berkelanjutan, PT Vale
Indonesia Tbk (PT Vale atau Perseroan; IDX: INCO), menghadiri
undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI (Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sebagai bagian dari komitmen Perseroan
dalam menyampaikan pembaruan terkait perkembangan proyek, agenda hilirisasi
nikel, serta kepatuhan operasional dalam kerangka tata kelola industri
pertambangan nasional.
Dalam forum tersebut, PT Vale menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian
dan lembaga terkait lainnya, termasuk MIND ID selaku holding, atas peran
pembinaan dan pengawasan yang dijalankan terhadap industri pertambangan
nasional.
Perseroan memandang dialog yang terbuka dan berbasis data dalam forum RDP
sebagai elemen penting dalam memperkuat tata kelola serta mendorong
keberlanjutan industri.
Sejalan dengan agenda RDP, PT Vale menegaskan komitmennya dalam mendukung
hilirisasi nikel nasional, termasuk melalui pengembangan proyek pengolahan
lanjutan dan integrasi ke rantai nilai industri kendaraan listrik.
Penjelasan kami dalam RDP menegaskan bahwa operasional eksisting, khususnya di
Sorowako dan fasilitas smelter, memperoleh alokasi penuh. Sementara untuk
proyek pertumbuhan, pendekatannya bertahap dan terukur. Ini merupakan bagian
dari tata kelola produksi yang sehat dan patuh terhadap regulasi, ujar
Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, seperti
dilansir dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1).
Dalam kesempatan yang sama, PT Vale Indonesia juga menyampaikan klarifikasi
terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026.
Sebagaimana dijelaskan dalam RDP, RKAB 2026 mengalokasikan 100% kegiatan
operasional untuk operasional eksisting di Sorowako, termasuk fasilitas
pengolahan dan pemurnian (smelter), guna memastikan keberlanjutan operasi yang
telah berjalan.
Sementara itu, sekitar 30% dialokasikan untuk Indonesia Growth Projects (IGP)
Pomalaa, Morowali, dan Sorowako Limonite, yang saat ini masih berada dalam
tahap pengembangan secara bertahap dan terukur.
Di forum tersebut, PT Vale Indonesia juga memaparkan status proyek-proyek
strategis Perseroan, kontribusi dalam mendukung hilirisasi nikel nasional,
serta penjelasan faktual terkait perizinan dan tata kelola produksi.
Perseroan memandang forum RDP sebagai ruang dialog yang konstruktif untuk
memastikan keselarasan antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku
kepentingan.
Terkait aspek perizinan, PT Vale menegaskan bahwa seluruh kegiatan Perseroan
di dalam kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh Pemerintah, termasuk pemenuhan
seluruh ketentuan teknis dan lingkungan yang melekat pada perizinan tersebut.
Perseroan tidak melakukan aktivitas operasional di luar ruang lingkup izin
yang sah.
Selama proses persetujuan RKAB berlangsung, PT Vale menegaskan bahwa setiap
penyesuaian yang dilakukan merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan
regulasi dan penghormatan terhadap kewenangan Pemerintah dalam menata produksi
nasional, bukan akibat pelanggaran perizinan.
Sehubungan dengan pemberitaan pasca-RDP, PT Vale berharap informasi yang
disampaikan kepada publik dapat dipahami secara utuh, proporsional, dan
berbasis fakta, dengan mempertimbangkan konteks utama RDP sebagai forum
pembaruan proyek dan hilirisasi nasional.
