Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengakhiri masa
peralihan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset
Kripto, dari Bappebti kepada OJK.
Pengakhiran masa transisi peralihan tersebut ditandai dengan penandatanganan
Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepahaman antara kedua lembaga yang
dilaksanakan di Ruang Pusat Inovasi OJK (OJK Infinity), Jakarta, Selasa
(20/1).
Nota Kesepahaman tersebut menandai keberhasilan proses peralihan yang telah
dilaksanakan secara terkoordinasi dan kolaboratif antara OJK dan Bappebti.
Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepahaman dimaksud merujuk pada Nota
Kesepahaman antara OJK dan Bappebti Nomor NK-01/D.07/2025 dan Nomor
HK.00.00.01/BAPPEBTI/NK/01/2025 tanggal 10 Januari 2025.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto dan
Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi
Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan
Fawzi serta Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya.
Hasan Fawzi dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Nota Kesepahaman ini
menandai proses peralihan yang telah dilaksanakan secara terkoordinasi dan
kolaboratif dengan baik antara OJK dan Bappebti.
Satu tahun perjalanan tim ini mewarnai bagaimana peralihan itu dapat kita
lakukan dengan baik dan lancar, ujar Hasan, seperti dilansir dalam siaran pers
OJK, Selasa (20/1).
Dijelaskan, selama masa peralihan, koordinasi pengaturan dan pengawasan Aset
Keuangan Digital, termasuk aset kripto, telah dilaksanakan melalui pembentukan
working group yang terdiri atas perwakilan OJK dan Bappebti.
Working group tersebut bertugas melakukan proses serah terima salinan
dokumen dan/atau data terkait aset kripto yang telah diperoleh dan/atau
dimiliki oleh Bappebti kepada OJK.
Dengan berakhirnya Nota Kesepahaman tersebut, koordinasi antara OJK dan
Bappebti selanjutnya dilaksanakan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman antara
Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor
MoU-6/D.01/2021 dan Nomor 03/M-DAG/MoU/8/2021 tentang Penguatan Fungsi, Tugas,
dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia tanggal 18 Agustus 2021.
Penutupan fase transisi ini menegaskan komitmen OJK dan Bappebti untuk terus
bersinergi menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas
otoritas.
Sinergi tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan dan
pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, berjalan secara
efektif, tertib, dan aman, guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta
pelindungan bagi konsumen.
