Sarana Menara Nusantara Tbk Siapkan Rp200 Miliar untuk Buyback Saham Perseroan

Pasardana.id PT Sarana Menara Nusantara Tbk (IDX: TOWR) menyampaikan rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (04/9), Monalisa Irawan selaku Corporate Secretary TOWR mengungkapkan, Perseroan memperkirakan biaya untuk Pembelian Kembali Saham (tidak termasuk biaya transaksi, komisi perantara serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Pembelian Kembali Saham) adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Untuk Pembelian Kembali Saham, perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sekitar 0,5% (nol koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau setara dengan sekitar 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta) lembar saham.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham tidak memberikan dampak yang material terhadap pendapatan, kegiatan usaha, dan kinerja keuangan Perseroan, jelas Monalisa Irawan.

Selanjutnya disampaikan, Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, kebutuhan modal kerja dan sumber pendanaan yang cukup.

Pembelian Kembali Saham ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang dan memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien, jelas Monalisa Irawan.

Ditambahkan, Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah keterbukaan informasi ini disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia, yakni dimulai sejak 4 September 2025 sampai dengan 3 Desember 2025, dengan tunduk pada penghentian pelaksanaan lebih awal oleh Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan akan menunjuk PT BCA Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama periode Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.