Pasardana.id - Pasar aset kripto di Indonesia mencatat perkembangan
signifikan setelah PT Central Finansial X (CFX) merilis daftar terbaru aset
kripto yang sah diperdagangkan di Tanah Air pada 13 Agustus 2025.
Dalam pembaruan tersebut, jumlah aset kripto legal melonjak dari 1.181 menjadi
1.342 token, atau bertambah 161 aset baru.
Beberapa di antaranya adalah token yang tengah populer di komunitas global,
seperti MUBARAK, GROK, ZEN, PEPE2, DUCK, dan STREAM.
Penambahan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar sekaligus memberikan
kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.
Langkah CFX tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.
Dalam regulasi ini, Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bursa untuk menetapkan
daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, sementara Pasal 9 ayat (2)
melarang perdagangan aset di luar daftar tersebut.
Menanggapi hal ini, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana menjelaskan, dengan jumlah
aset legal yang semakin banyak, pelaku industri menilai pasar akan semakin
kompetitif dan beragam.
Investor ritel dan institusional kini memiliki lebih banyak opsi aset yang
diakui secara resmi, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan inovasi
di ekosistem kripto Indonesia.
Namun, penambahan daftar ini juga berarti bahwa persaingan antar-token akan
semakin ketat, dan proyek kripto harus memastikan reputasi, utilitas, serta
kepatuhan regulasi untuk mempertahankan posisinya, jelasnya, dalam keterangan
tertulis, Kamis (14/8).
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sedang melanjutkan pembahasan
perubahan teknis terhadap POJK 27/2024, dengan sejumlah fokus utama yang
dinilai strategis bagi penguatan industri.
Pembahasan tersebut mencakup skema transisi dari peran Pialang menjadi
Pedagang untuk produk derivatif, penetapan aturan dan peran bagi market maker,
serta peningkatan mekanisme perlindungan konsumen.
Selain itu, OJK juga tengah mengkaji penerapan sistem klasifikasi dan
listing aset kripto yang lebih terstruktur, termasuk opsi daftar
blacklist.
Wacana blacklist ini dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah
beredarnya aset kripto yang memiliki risiko tinggi atau melanggar ketentuan,
sehingga pasar domestik tetap aman dan terlindungi tanpa menghambat
pertumbuhan inovasi.
Calvin menyambut baik langkah OJK untuk memperketat mekanisme klasifikasi aset
kripto, termasuk kemungkinan blacklist.
Menurutnya, aturan ini dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga keamanan
dan integritas pasar, tetapi harus disertai prinsip keterbukaan.
Kami menyambut baik upaya OJK untuk menghadirkan mekanisme klasifikasi yang
lebih ketat, termasuk opsi blacklist. Namun, penerapannya harus berbasis
parameter yang terukur, transparan, dan dikomunikasikan secara terbuka ke
seluruh pelaku industri. Hal ini penting agar ekosistem dapat beradaptasi, dan
pelaku usaha punya kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan aset mereka sebelum
masuk kategori terlarang, jelas Calvin.
Blacklist seharusnya tidak menjadi hukuman seumur hidup bagi aset kripto,
melainkan bagian dari proses penyehatan pasar. Dengan kombinasi whitelist ,
blacklist , dan daftar pengawasan, kita bisa memastikan pasar kripto
Indonesia tetap inovatif namun aman bagi investor, tambahnya.
Penambahan daftar aset kripto legal menjadi 1.342 token menandakan tumbuhnya
minat dan inovasi di sektor ini.
Namun, dengan wacana penerapan blacklist , arah regulasi diperkirakan akan
bergerak menuju pasar yang lebih selektif, hanya mengakomodasi aset yang
memenuhi kriteria keamanan, transparansi, dan kepatuhan.
Langkah ini dinilai penting untuk membangun ekosistem kripto Indonesia yang
sehat, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global, tanpa mengorbankan
perlindungan investor domestik.
