Pasardana.id - Menteri Agama, Nasaruddin Umar menandatangani regulasi baru
yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru
Pendidikan Agama Islam (PAI) Non ASN yang belum inpassing.
Dari regulasi tersebut, hasilnya tunjungan profesi guru PAI Non ASN non
inpassing dinaikkan sebesar Rp500.000 per bulan.
Dari yang sebelumnya sebesar Rp1.500.000 kini naik menjadi Rp2.000.000 per
bulan.
Rencananya, pemerintah akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000
per bulan ini terhitung sejak Januari 2025.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada
Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025
tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.
Menag Nasaruddin mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi
negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN, yang sejalan
dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto dimana ingin memberikan perhatian
pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.
Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap
kesejahteraan guru. Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak
hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam
mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun
ruhani, ujar Menag di Jakarta, Kamis, (10/7).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama
Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat
kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI.
Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa
segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam
PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.
Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung
pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di
daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya, tegas Suyitno.
Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan
kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia.
Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan,
maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.
Munir menambahkan, guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru
yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam
tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an
(TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM.
Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima
haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis, ujar
Munir.
"Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN
semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,
tandasnya.
