Pasardana.id - Industri kripto di Asia Tenggara kini memasuki babak baru
yang lebih kompetitif.
Negara-negara di kawasan ini berlomba-lomba menciptakan regulasi yang ramah
dan insentif yang menarik guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital berbasis
blockchain dan aset kripto.
Dua negara yang kini menjadi sorotan adalah Thailand dan Vietnam, yang telah
mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka sebagai pusat
inovasi aset digital di regional.
Pemerintah Thailand baru saja mengumumkan kebijakan pembebasan pajak
penghasilan pribadi bagi pengguna exchange kripto lokal, dengan pemotongan
pajak sebesar 15%.
Kebijakan ini berlaku hingga 31 Desember 2029 dan menjadi sinyal kuat bahwa
Thailand ingin memperkuat posisi sebagai hub kripto di Asia.
Insentif ini membuka ruang lebih besar bagi investor ritel dan institusional
untuk terlibat dalam ekosistem aset digital secara legal dan menguntungkan.
Sementara itu, Vietnam menunjukkan ambisi besarnya melalui Undang-Undang
tentang Industri Teknologi Digital yang disahkan pada 14 Juni 2025.
Undang-undang ini menempatkan aset kripto di bawah kerangka regulasi formal
dan menerapkan standar anti-pencucian uang (AML) serta anti-terorisme yang
ketat.
Sama seperti Indonesia, Vietnam mengkategorikan kripto sebagai aset digital,
namun kini lebih unggul dalam hal kejelasan hukum dan roadmap adopsi
teknologinya.
Berdasarkan laporan Global Crypto Adoption Index 2024 dari Chainalysis ,
Vietnam menduduki peringkat kelima, dan Thailand di posisi ke-16, dalam indeks
adopsi kripto global.
Sementara Indonesia berada di posisi ketiga, namun dominasi ini bisa terancam
jika langkah-langkah strategis tidak segera diambil untuk memperkuat industri
dalam negeri.
**Indonesia Perlu Bersinergi untuk Dorong Pertumbuhan Industri Kripto **
Menanggapi kondisi tersebut, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana menyatakan, bahwa
perkembangan pesat di negara tetangga seharusnya menjadi alarm sekaligus
motivasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat ekosistem kripto nasional.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar kripto, tetapi kita tidak bisa
terlena. Agar tidak tertinggal dari Vietnam dan Thailand, perlu ada sinergi
yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan
regulasi yang mendukung, edukasi yang masif, serta insentif yang mendorong
adopsi, ujar Calvin dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6).
Menurutnya, langkah Thailand yang memberikan insentif pajak bisa dijadikan
bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan fiskal yang
lebih mendukung industri.
Sementara pendekatan regulatif Vietnam dapat menjadi inspirasi dalam membangun
kerangka hukum yang jelas dan aman bagi investor maupun pengembang teknologi.
Kami percaya bahwa dengan regulasi yang progresif, kolaborasi lintas sektor,
serta komitmen bersama, sehingga industri kripto Indonesia tidak hanya bisa
bertahan, tetapi juga menjadi pemimpin di Asia Tenggara, tambah Calvin.
**Kiat Menjaga Daya Saing **
Untuk menjaga daya saing di kawasan Asia Tenggara, sejumlah langkah strategis
disuarakan pelaku industri yang dinilai perlu segera diambil agar industri
kripto Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam
dan Thailand.
Salah satu usulan utama adalah pemberian insentif fiskal, misalnya melalui
penyederhanaan perpajakan aset kripto di platform exchange lokal.
Selain itu, regulasi yang ada perlu disempurnakan agar lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi dan model bisnis kripto yang terus berevolusi.
Upaya peningkatan literasi digital dan finansial juga menjadi kunci penting
agar masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam ekosistem kripto secara aman
dan bertanggung jawab.
Dukungan terhadap startup dan pengembang pun harus diperkuat, antara lain
melalui kemudahan akses pendanaan, pengembangan sandbox regulasi, serta
program inkubasi untuk proyek-proyek blockchain.
Di sisi lain, kolaborasi strategis antara regulator, pelaku usaha, dan
institusi pendidikan perlu ditingkatkan guna menciptakan talenta digital yang
mumpuni dan berdaya saing global.
Calvin menekankan bahwa langkah-langkah tersebut sangat penting agar Indonesia
tidak kehilangan momentum dalam pertumbuhan ekonomi digital.
Kita tidak boleh kalah dalam perlombaan ini. Blockchain dan aset digital
adalah masa depan, dan masa depan itu harus dibentuk bersama oleh seluruh
elemen bangsa, pungkasnya.
