Bantah Keras, Menperin Bilang RI Tidak Dalam Fase Deindustrialisasi

Pasardana.id - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita membantah adanya potensi deindustrialisasi di Indonesia.

Tak hanya itu, dirinya juga menapik jika ada yang beranggapan bahwa sektor manufaktur Indonesia mengalami kemunduran dan kehilangan perannya sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Kata Menperin, jika melihat data pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025, adanya anggapan kalau Indonesia masuk fase deindustrialisasi ini dapat dengan mudah dipatahkan.

Menperin bilang, merujuk rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) periode tersebut, yaitu sebesar 17,50 persen.

Lebih lanjut, ia menyoroti data dari Bank Dunia (World Bank) yang menunjukkan bahwa nilai tambah manufaktur nasional (Manufacturing Value Added/MVA) mencapai 255,96 miliar dolar AS atau Rp4,26 kuadriliun (dengan asumsi kurs Rp16.634).

Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-12 tertinggi secara global, membuktikan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih memiliki daya saing yang kuat di kancah internasional.

"Dari dua faktor saja, MVA dan share terhadap PDB, belum berbicara investasi, belum berbicara penyerapan tenaga kerja manufaktur, itu dengan mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi," tegas Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dilansir Antara, Selasa (6/5).

Selanjutnya, Menperin mengatakan, jika pemerintah terus berupaya memperkuat sektor manufaktur dalam negeri melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu fokus utama adalah mendorong hilirisasi industri, yaitu pengolahan bahan baku mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Ia mengaku, kalau kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan nilai ekspor, membuka lapangan kerja baru, dan menarik investasi.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama untuk mencoba meningkatkan ekspor produk-produk hilir bernilai tinggi," kata dia.

Tidak cuma hilirisasi, pemerintah juga gencar mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat rantai pasok domestik, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri dalam negeri.

Reformasi kebijakan TKDN yang dimulai sejak awal Januari 2025 merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

"Dengan kombinasi kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, serta transformasi industri berbasis teknologi dan riset, kami optimistis kinerja dan kontribusi ekonomi sektor industri manufaktur akan terus meningkat dan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan," ujar Menperin sehari sebelumnya.

Karena itu, dirinya menegaskan, bahwa sektor manufaktur memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ia meyakini, bahwa dengan strategi yang tepat, sektor manufaktur Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Maka, dengan fokus pada hilirisasi, peningkatan TKDN, dan transformasi teknologi, pemerintah optimis bahwa sektor manufaktur Indonesia akan terus menunjukkan kinerja yang positif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.