Pemerintah Tekankan Komitmen dalam Kelola Kedaulatan Energi dan Transisi Energi

Pasardana.id - Kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya dalam mengelola energi di Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa Pemerintah sangat fokus terhadap kedaulatan energi dan transisi energi.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 2034 oleh Kementerian ESDM, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya di Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek.

"Kita tahu bersama bahwa dalam Kabinet Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran salah satu programnya itu adalah terkait dengan kedaulatan energi dan transisi energi," kata Bahlil dari keterangannya, Kamis (29/5).

Bahlil bilang, RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari ketersediaan ketenagalistrikan Indonesia.

Kata dia, komitmen Paris Agreement terhadap transisi energi mulai ke sini tidak lagi menjadi hal yang menjadi komitmen bersama.

Pemerintah harus tetap konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan dalam negeri dan tingkat ketersediaan energi serta keekonomian.

"Ini oportunity (kesempatan) yang sangat bagus sekali dan hasilnya adalah 76 persen itu menuju kepada energi baru terbarukan," imbuhnya.

Dalam RUPTL 2025 2034, Perusahaan Listrik Negara Indonesia Power (PLN IP), menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW).

Dari angka ini, lebih dari 76 persen atau 52,9 GW di antaranya berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) dan storage.

Secara rinci, Indonesia menargetkan pembangunan tenaga surya sebesar 17,1 GW; tenaga hydro sebesar 11,7 GW; Angin 7,2 GW; Panas Bumi 5,2 GW; Bioenergi 0,9 GW; Nuklir 0,5 GW; serta alokasi khusus Storage 10,3 GW.