Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini merespons
usulan dari pelaku industri aset kripto yang mendorong Badan Pengelola
Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadikan Bitcoin
sebagai bagian dari cadangan strategis negara.
Usulan ini, yang muncul dari pelaku pasar kripto domestik, disambut dengan
terbuka namun penuh kehati-hatian oleh otoritas.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebut gagasan tersebut sebagai
bentuk inovasi dan antusiasme dari industri kripto untuk memperkuat ekosistem
keuangan digital nasional.
Namun, ia mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan tata kelola dalam
pengelolaan aset negara.
Kami dalam posisi sangat menghargai adanya usulan yang tampaknya cukup
inovatif dan dimunculkan dari pelaku usaha salah satu pedagang aset keuangan
digital domestik terkait dengan keinginan atau usulan Danantara untuk
mempertimbangkan kepemilikan cadangan Bitcoin sebagai langkah selain
diversifikasi aset juga upaya untuk penguatan nilai tukar rupiah, terangnya,
saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2025, Jumat
(09/5) lalu.
Menanggapi hal ini, Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto, Wan Iqbal,
menyatakan bahwa usulan tersebut mencerminkan kemajuan pola pikir strategis
dari pelaku industri terhadap peran aset kripto dalam pembangunan ekonomi
nasional.
Kami melihat usulan ini sebagai refleksi dari upaya menciptakan diversifikasi
portofolio negara yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Negara seperti
Amerika Serikat bahkan telah mengumumkan strategi cadangan aset digital
termasuk Bitcoin, sebagai langkah strategis jangka panjang, ujar Iqbal,
seperti dilansir dalam siaran pers, Kamis (15/5).
Menurutnya, jika dikelola dengan prinsip governance dan mitigasi risiko yang
kuat, aset kripto seperti Bitcoin bisa menjadi bagian dari strategi
diversifikasi cadangan negara, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian
ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar.
**Belajar dari Praktik Global: Strategi Cadangan Digital Amerika Serikat **
Amerika Serikat kini tengah menyusun strategi untuk menjadikan Bitcoin dan
beberapa aset kripto lainnya sebagai bagian dari cadangan digital nasional.
Langkah ini bukan hanya bertujuan untuk diversifikasi aset, tetapi juga
mengurangi tekanan penjualan dari institusi pemerintah dalam menghadapi
kebutuhan likuiditas.
Rencana ini mencakup tidak hanya Bitcoin, tetapi juga empat aset digital
lainnya: Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), dan Cardano (ADA).
Strategi ini diproyeksikan akan memperkuat posisi AS dalam peta ekonomi
digital global, sekaligus menciptakan mekanisme stabilitas baru terhadap
volatilitas aset digital di pasar terbuka.
Langkah AS ini memberikan preseden penting bahwa keterlibatan pemerintah dalam
kepemilikan kripto tidak selalu berarti bentuk adopsi ekstrem, tetapi lebih
pada strategi kebijakan moneter baru yang adaptif terhadap era digital, kata
Iqbal.
RWA sebagai****Jalan Tengah
OJK dalam pernyataannya juga menyarankan agar Danantara mengeksplorasi
instrumen investasi digital yang memiliki legalitas dan underlying yang lebih
kuat, seperti Real World Asset (RWA) yang ditokenisasi.
Dalam hal ini, tokenisasi aset riil seperti properti, proyek infrastruktur,
atau komoditas berbasis blockchain dinilai memiliki potensi konkret dan lebih
mudah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku.
Iqbal juga melihat RWA sebagai jembatan penting menuju adopsi teknologi
blockchain.
Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan integrasi dunia nyata dengan
infrastruktur digital secara bertahap dan terukur.
RWA membuka peluang bagi negara untuk mengakses likuiditas global dan
meningkatkan efisiensi investasi, tanpa harus langsung terpapar risiko
volatilitas tinggi dari aset kripto murni seperti Bitcoin.
RWA menawarkan kombinasi terbaik antara inovasi dan mitigasi risiko. Ini bisa
menjadi langkah awal sebelum pemerintah mempertimbangkan eksposur langsung
terhadap Bitcoin dalam cadangan strategisnya, tambahnya.
Dengan tokenisasi aset nyata seperti properti, proyek infrastruktur, atau
komoditas, pemerintah dapat menjaga kontrol terhadap kualitas aset sekaligus
memanfaatkan transparansi dan efisiensi dari teknologi blockchain.
Iqbal menekankan bahwa pendekatan seperti ini lebih mudah diterima secara
regulasi dan bisa membentuk fondasi kepercayaan publik terhadap inisiatif
transformasi digital yang dilakukan negara.
Usulan agar Bitcoin menjadi bagian dari cadangan strategis negara memang
membuka diskusi penting mengenai arah kebijakan investasi nasional di era
digital. OJK memberikan respons
