Pasardana.id - PT Acset Indonusa Tbk (IDX: ACST)
menyampaikan informasi tentang Transaksi Afiliasi berupa Pemberian pinjaman
dari PT United Tractors Tbk (UT) (IDX: UNTR) sebesar Rp
1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah) pada tanggal 21 April 2025.
Pada tanggal 21 April 2025, Perseroan dan PT United Tractors Tbk (UT), selaku
pemegang saham Perseroan melalui PT Karya Supra Perkasa, telah menandatangani
Perjanjian Pinjaman (Perjanjian). Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan
menerima pinjaman dari UT sebesar maksimum Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun
Rupiah) yang akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja (working
capital) dari Perseroan (selanjutnya disebut Transaksi), tulis Kadek Ratih P.
Absari selaku Corporate Secretary ACST dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu
(23/4).
Ditambahkan, Bunga pinjaman yang disepakati: JIBOR +1,03% per tahun.
Sedangkan Periode Ketersediaan Dana: 21 April 2025 20 April 2030.
Selanjutnya disampaikan, hubungan afiliasi antara Perseroan dengan UT
ditunjukkan dari kepemilikan saham oleh UT secara tidak langsung pada
Perseroan dan kesamaan manajemen pada saat dilakukan Transaksi.
Dengan demikian, Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan
persetujuan pemegang saham independen.
Selain itu, Transaksi ini termasuk dalam kategori transaksi material, namun
Perseroan mencatatkan modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 11 huruf g Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama (POJK 17/2020), meskipun Transaksi ini
merupakan transaksi material, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham apabila memenuhi kondisi
sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang
membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii)
penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 POJK 42/2020.
