Imbas Efisiensi Anggaran, KKP Cari Cara Agar Pendanaan Program Biar Tetap Berjalan

Pasardana.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan trik kreatif dengan menggaet investor asing untuk dorong pendanaan di kementeriannya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, dimana hal tersebut membuat kementerian mesti mencari sumber dana lain demi terus menjalankan unit kerjanya.

Menyikapi hal ini, KKP memastikan program prioritas di kementeriannya tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran tersebut.

"Terkait efisiensi anggaran, kita pastikan program prioritas KKP tetap jalan, pendanaannya kita cari dengan cara-cara kreatif," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin saat berbincang dengan media, di Jakarta, Kamis (13/3).

Cara kreatif ini, dijelaskan Doni, seperti proyek kerja sama KKP dengan investor asing.

Terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak investor asal Peru melihat dua lokasi.

Keduanya yakni tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat serta tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah.

Ada juga contoh lainnya, seperti kerja sama KKP dengan Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengembangan Industri (UNIDO) melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.

UNIDO mengucurkan dana hibah 2 juta Euro untuk penguatan rantai nilai rumput laut dan udang.

Untuk proyek rumput laut, menyasar wilayah Takalar, Jeneponto, Makassar, Maros, Wakatobi, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Denpasar, dan Karawang.

Sedangkan produksi udang menyasar lokasi Tarakan, Bulungan, Sidoarjo, Gresik, Pinang, Barru, hingga Lampung Selatan.

"Jadi cara-cara seperti ini, pendanaan dari luar negeri dan investor ini yang dicari, di samping (ada) efisiensi," ujarnya.

Meski demikian, Doni kembali menegaskan, bahwa adanya pendanaan investor asing ini tak membuat KKP lepas kendali dalam pelaksaan programnya.

Doni mengatakan, tujuan penting negara harus menjadi perhatian utama.

"Tapi Pak Menteri (Trenggono) mintanya begini, kalau katakanlah investor ngasih grants atau utang, itu yang pegang kendalinya tetap Indonesia. Karena kita yang memahami kondisi di Indonesia," tegasnya.

Terkait pelaksanaan kerja sama sendiri, diminta tidak dalam jangka waktu yang terlalu panjang.

Dia ingin ada dampak yang bisa langsung dirasakan dalam waktu pendek.

"Kemudian soal jangka waktu juga, Pak Menteri gak mau yang terlalu panjang waktunya, kalau bisa 2029 sudah ketahuan tuh dampaknya," imbuhnya lagi.

Doni juga memastikan, investasi asing di sektor kelautan dan perikanan itu dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Ada sejumlah regulasi yang mengatur hal tersebut.

Dan saat ini, KKP sedang menyusun Rancangan Kepmen KP tentang Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri.

Regulasi ini diharapkan bisa menjadi koridor pelaksanaan program prioritas dengan dana dari investor asing.

"Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan hasil pinjaman luar negeri akan dibahas secara detail bersama Menteri KP. Lalu dilakukan review tidak hanya oleh pengawas internal tapi juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," tukas Doni.