Pasar Menanti Pemangkasan Bunga Acuan Saat Musim Dividen Tiba

Pasardana.id - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan pelaku pasar modal menantikan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dan kebijakan lain pemerintah yang lebih pro pasar.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto mengatakan, saat ini ruang penurunan suku bunga acuan yang terbuka masih didukung kondisi fundamental seperti posisi cadangan devisa yang masih banyak dan inflasi yang terkendali.

Dengan kondisi tersebut, kami memprediksi bulan ini adalah saat yang tepat untuk pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga jarang terjadi di kuartal II/2025 karena repatriasi dividen di mana kebutuhan dolar AS meningkat di tengah musim dividen bursa, ujar Rully dalam Media Day: March 2025 by Mirae Asset dikutip Kamis, 13 Maret 2025.

Dengan adanya repatriasi dividen itu, dia juga menilai jendela pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia baru ada lagi pada kuartal III.

Saat ini, lanjutnya, kebijakan lain yang sudah dikeluarkan pemerintah dan masih mendukung kondisi makroekonomi dalam negeri adalah perpanjangan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di mana valuta asing hasil ekspor harus ditempatkan di dalam negeri dalam setahun ke depan.

Kebijakan tersebut dinilai cukup menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan dolar AS.

"Posisi nilai tukar rupiah dalam 30 hari terakhir berada di kisaran Rp16.300. Rupiah tercatat pertama kali menembus level Rp16.000 pada Desember tahun lalu," tutur Rully.

Rully juga mengungkapkan, kebijakan lain yang sudah dieksekusi pemerintah adalah insentif tarif listrik sebesar 50% pada Januari dan Februari serta insentif harga tarif pesawat ekonomi di musim mudik menjelang Lebaran.

Salah satu kebijakan yang ditunggu pelaku pasar dari pemerintah adalah kebijakan yang lebih pro pasar.

Salah satu bentuk kebijakan pro pasar adalah kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, ketika berkecamuknya Perang Dagang 2 yang dikumandangkan Presiden AS Donald Trump di awal tahun ini.