Pasardana.id Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham/initial public
offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Meski demikian, peningkatan kualitas emiten yang menawarkan saham melalui IPO
haruslah dilakukan dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, dan
melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses IPO.
Demikian disampaikan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK), dalam keterangan/jawaban
tertulis, Jumat (07/2).
Mesti komprehensif, dan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses
penawaran umum, termasuk Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar
Modal, sebut Inarno.
Oleh karena itu, lanjutnya, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan OJK
ke depan, antara lain: Mendorong Bursa, Penjamin Emisi Efek serta Profesi
Penunjang Pasar Modal untuk memastikan kredibilitas calon emiten melalui
penelaahan atau due diligence yang lebih baik.
Selain itu, Mendorong Penjamin Emisi Efek untuk meningkatkan pengenalan dalam
rangka memastikan kredibilitas calon investor dan sumber dana calon investor,
terutama calon investor yang memperoleh penjatahan pasti.
Ditambahkan, OJK juga mendukung Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan free
float minimum dan lebih berfokus pada emiten dengan kapitalisasi yang besar
Selain itu, meningkatkan kualitas due diligence yang dilakukan penjamin
emisi efek melalui rancangan POJK terkait Pengendalian Internal dan Perilaku
Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek, yang secara garis besar mengatur lebih detail terkait
dengan kewajiban dan tanggung jawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran
umum.
Untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab emiten terkait penggunaan
dana pada prospektus, OJK sedang mengkaji perbaikan ketentuan yang mengatur
terkait dengan penggunaan dana. Selain itu, OJK juga sedang mengkaji mekanisme
lock up saham yang lebih efektif bagi pemegang saham yang terkena kewajiban
lock up , tandas Inarno.
