Pasardana.id PT Indofarma Tbk (IDX: INAF) menyampaikan
Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan Putusan Perkara PKPU terhadap
Anak Perusahaan Perseroan, PT Infofarma Global Medika (IGM) pada tanggal 10
Februari 2025.
Dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (12/2), Hilda Yani selaku Corporate
Secretary INAF mengungkapkan Uraian Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut;
a.PT IGM telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Mei 2024
(Putusan PKPU).
b.Pada tanggal 3 Februari 2025, telah dilakukan pemungutan suara atas
Rencana/Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT IGM per tanggal 31 Januari
2025 dan didapati hasil pemungutan suara sebagai berikut:
- 1 (satu) dari 13 (tiga belas) total keseluruhan Kreditor Separatis yang
mewakili 32.18% (tiga puluh dua koma delapan belas persen) suara dari jumlah
tagihan Kreditor Separatis menyetujui Proposal Perdamaian, sementara 12
Kreditor Separatis lainnya menyatakan menolak Proposal Perdamaian; dan
- 29 (dua puluh sembilan) dari 58 (lima puluh delapan) Kreditor Konkuren yang
mewakili 77.89% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen) suara
dari jumlah tagihan Kreditor Konkuren menyetujui Proposal Perdamaian, 12 (dua
belas) Kreditor Konkuren lainnya menyatakan menolak Proposal Perdamaian,
sementara 17 (tujuh belas) Kreditor Konkuren tidak hadir dan tidak memberikan
suara dalam Rapat Kreditor.
c.Berdasarkan sidang/rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada
tanggal 10 Februari 2025, Majelis Hakim pemeriksa Perkara PKPU PT IGM di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan yang pada
pokoknya:
Menyatakan PKPU PT IGM selaku Termohon PKPU/Debitor telah berakhir.
Menyatakan PT IGM selaku Termohon PKPU/Debitor Pailit dengan segala akibat
hukumnya.
Putusan Pailit yang diputus berdasarkan Sidang/Rapat permusyawaratan Hakim
sebagaimana dimaksud di atas juga akan diumumkan oleh Kurator di 2 (dua) surat
kabar harian Nasional dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Terhadap
Putusan Pailit tersebut, PT IGM akan melakukan langkah-langkah dan upaya hukum
sesuai dengan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), tulis Hilda Yani.
Selanjutnya disampaikan, Keadaan Kepailitan PT IGM akan memberikan dampak
secara finansial terhadap Perseroan di mana Perseroan tidak lagi mendapatkan
pembagian keuntungan (dividen) dari PT IGM yang menyebabkan Perseroan akan
membukukan kerugian. Selain dari pada itu, oleh karena PT IGM berada dalam
keadaan Kepailitan maka Perseroan tidak lagi menjadi pengendali PT IGM karena
seluruh tindakan kepengurusan PT IGM akan dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk
dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Adapun Kurator nantinya akan melakukan penjualan harta PT IGM dan melakukan
pembagian atas hasil penjualan harta tersebut kepada para kreditor untuk
pembayaran utang PT IGM sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.
Selanjutnya, apabila Kurator telah melakukan pembayaran terhadap seluruh
kreditor dan masih terdapat sisa pembagian atas penjualan harta PT IGM maka
Perseroan akan memperoleh pembagian harta tersebut sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun
apabila nantinya harta PT IGM tidak mencukupi untuk pembayaran utang kepada
Kreditor maka PT IGM akan berada dalam keadaan insolvensi yang membuat
Perseroan/Pemegang Saham tidak mendapatkan pembagian atas hasil apa pun dari
penjualan harta PT IGM, jelas Hilda Yani.
