Jadi Pemicu Ketimpangan Sosial, Zulhas Berencana Hapus HET Beras

Pasardana.id Pemerintah tengah merumuskan kebijakan untuk menghapus klasifikasi beras premium dan medium di pasaran.

Rencana besar untuk menyederhanakan skema penetapan harga beras nasional ini pun mengarah pada penghapusan pembagian zona harga, untuk mewujudkan kebijakan Beras Satu Harga si seluruh pelosok Tanah Air.

Hal tersebut demi meringankan beban masyarakat di wilayah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

Selain itu, sistem zonasi Harga Eceran Tertinggi yang ada saat ini sering kali memicu ketimpangan sosial.

Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.

Jangan sampai saudara-saudara kita di daerah 3T itu sudah tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar lebih mahal, ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat cadangan pangan pemerintah tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12).

Meski begitu, Zulhas mengatakan, untuk mewujudkan satu harga beras nasional, peran Perum Bulog yang selama ini menjadi garda terdepan stabilitas pangan masih terkendala oleh margin biaya distribusi yang sangat tipis.

Diketahui, saat ini margin yang diterima Bulog hanya sekitar Rp50 per kilogram.

Angka tersebut dinilai mustahil untuk menutup ongkos kirim ke wilayah jauh seperti Papua dan Maluku jika ingin menerapkan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.

Bagaimana dia (Bulog) bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, satu harga (dengan margin Rp50)? ucapnya.

Karena itu, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang skema pembiayaan dan margin bagi Bulog.

Penyesuaian ini diperlukan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan distribusi tanpa terbebani kerugian logistik.

Adapun rencana penghapusan HET ini sudah masuk dalam agenda prioritas.

Zulhas menegaskan, bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan pembahasan mendalam pada rapat-rapat koordinasi berikutnya.

Kita akan berusaha ke situ (penghapusan zona). Kita akan hitung dengan BPKP agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia, tandasnya.