Pasardana.id - Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi
Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten
secara resmi mengoperasikan Kawasan Pabean yang menjadi fasilitas kunci dalam
mendukung kelancaran arus barang dan optimalisasi pelayanan kepabeanan di
wilayah KEK.
Selain peresmian Kawasan Pabean, pada kesempatan ini, Rizal Edwin Manansang
(Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) menyerahkan secara
langsung Surat Keputusan Dewan Nasional KEK nomor 10 tahun 2025 mengenai izin
beroperasi KEK ETKI Banten kepada Lindawaty Chandra (Kepala BUPP KEK ETKI
Banten).
Penyerahan surat keputusan ini secara resmi menandai dimulainya operasional
KEK ETKI Banten dalam memberikan pelayanan, memfasilitasi kegiatan investasi,
serta memperkuat ekosistem bisnis di kawasan tersebut.
Peresmian Kawasan Pabean KEK ETKI Banten di Biomedical Campus, BSD City secara
simbolis dilakukan oleh Rizal Edwin Manansang (Sekretaris Jenderal Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus), M.Solafudin (Kepala Sub Direktorat Fasilitas
Kawasan Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Broto Setia Pribadi (Kepala
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten),
Lindawaty Chandra (Kepala BUPP KEK ETKI Banten), Bambang Widjanarko
(Administrator KEK ETKI Banten) dan Doni (Kepala Seksi Pelayanan dan
Pengawasan Kantor Bea Cukai Tangerang), Widie Widayani (Kepala Kantor Pajak
Pratama Tigaraksa), Dony Martadisata (Managing Director, President Office
Sinar Mas Land) dan Panji Himawan (Senior Vice President Corporate Affairs,
Sinar Mas Land) pada 10 Desember 2025.
Kami optimistis Kawasan Pabean KEK ETKI Banten yang resmi beroperasi hari ini
akan membuka peluang investasi lintas industri di Indonesia, yang tentunya
tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi strategis kami dengan pemerintah pusat
dan daerah, otoritas kepabeanan, serta Dewan Nasional. Terima kasih kepada
Dewan Nasional KEK yang menjembatani koordinasi lintas kementerian serta
kepada Bea Cukai atas dukungan teknis yang diberikan sehingga kami dapat
mencapai tahapan ini. Kami berharap fasilitas ini dapat memperkuat kepercayaan
pelaku usaha, meningkatkan efisiensi logistik, dan mempercepat pertumbuhan
investasi di KEK ETKI Banten, terang Lindawaty Chandra, Kepala BUPP KEK ETKI
Banten, dalam siaran pers, Rabu (10/12).
Di kesempatan yang sama, Rizal Edwin Manansang, Sekretaris Jenderal Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyampaikan, kehadiran Kawasan Pabean ini
akan mempercepat proses impor, meningkatkan pengawasan negara terhadap lalu
lintas barang, serta menghadirkan sistem pelayanan kepabeanan yang lebih
terintegrasi.
Fasilitas ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan kepada
Pelaku Usaha (PU) di Kawasan Ekonomi Khusus, sekaligus menertibkan penerapan
regulasi kepabeanan.
Dengan ditetapkannya Kawasan Pabean di KEK ETKI Banten, maka kegiatan masuk
dan keluar barang ke dan dari KEK ETKI Banten, baik oleh BUPP maupun pelaku
usaha sudah dapat dimulai dengan menggunakan modul-modul pada sistem aplikasi
KEK yang telah dikembangkan oleh teman-teman di Lembaga National Single Window
(INSW). Kami juga mengucapkan selamat kepada KEK ETKI Banten yang telah resmi
dinyatakan siap beroperasi melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK
nomor 10 tahun 2025. Semoga hadirnya Kawasan Pabean dan perizinan operasi
membuat aktivitas operasional KEK ETKI Banten lebih optimal dan mampu menarik
lebih banyak investasi dari berbagai sektor, seperti sektor kesehatan,
pendidikan, digital, teknologi dan juga industri kreatif," terang Rizal Edwin
Manansang.
Solafudin, Kasubdit Fasilitas Kawasan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
menambahkan, Kehadiran Kawasan Pabean berguna bagi pelayanan, pengaturan dan
pengawasan keluar masuk barang ke dan dari KEK ETKI Banten. Kawasan Pabean
mencerminkan kehadiran Pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi Pelaku
Usaha. Dengan hadirnya Bea Cukai dan administrator perpajakan secara langsung
di KEK ETKI Banten diharapkan dapat memberikan asistensi, bantuan, dan solusi
atas kendala terkait kepabeanan dan perpajakan. Dengan adanya fasilitas fiskal
dan nonfiskal semoga dapat meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja
di sekitar kawasan.
Kehadiran Kawasan Pabean akan mempermudah Pelaku Usaha di KEK ETKI Banten
untuk mengakses berbagai fasilitas dalam satu kawasan, baik dalam masa
pembangunan maupun produksi.
Pelaku Usaha akan mendapatkan fasilitas pembebasan barang modal dan barang
konsumsi melalui bebas Bea Masuk (BM) dan bebas Pajak Dalam Rangka Impor
(PDRI), untuk peralatan, mesin industri hingga bahan makanan dan produk habis
pakai, sesuai positive list dari Dewan Nasional KEK.
Semua pelaku usaha KEK ETKI Banten juga akan menggunakan sistem IT Inventory
yang terintegrasi dengan INSW dan CEISA (sistem pelayanan kepabeanan nasional)
untuk mencatat seluruh pemasukan, pengeluaran, dan posisi persediaan barang
secara real time serta akuntabel.
KEK ETKI Banten yang juga dikenal dengan nama D-HUB SEZ di BSD City, merupakan
salah satu KEK seluas 59,68 hektare yang ditetapkan oleh Pemerintah pada 7
Oktober 2024.
Kawasan ini memberikan berbagai kemudahan investasi bagi investor lokal dan
global untuk membangun usaha di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, serta
ekonomi kreatif.
D-HUB SEZ dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang menghubungkan inovasi,
riset, dan industri, sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
serta mendorong percepatan transformasi digital dan kesehatan di Indonesia.
Dengan dukungan infrastruktur modern serta insentif fiskal dan nonfiskal yang
kompetitif, KEK ETKI Banten diharapkan menarik lebih banyak investasi
berkualitas dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi regional.
