Menkeu Anggarkan Rp20 Triliun Buat Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Pasardana.id Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan anggaran tersebut sesuai dengan janji Presiden Prabowo dan sudah dianggarkan.

Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan, kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, (22/10).

Menkeu Purbaya berharap, setelah disiapkannya anggaran ini, kedepannya ada perbaikan tata kelola oleh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah, salah satunya dengan mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan.

Ia pun mencontohkan, seperti ditemukan aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang meminta rumah sakit memiliki 10 persen ventilator.

Menurut Menkeu Purbaya, kebijakan itu sudah seharusnya direvisi mengingat masa pandemi COVID-19 telah selesai.

Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli, ujarnya.

Meski begitu, lanjut menkeu, evaluasi tersebut perlu melibatkan orang yang ahli di bidang kesehatan agar revisi kebijakan tetap mampu mengakomodasi kebutuhan dalam layanan kesehatan.

Tak hanya mengevaluasi aturan, Ia juga meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki.

Menurut Purbaya, BPJS Kesehatan mempunyai 200 orang yang bekerja di bidang IT.

Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (artificial intelligence), bebernya.

Menkeu menyakini integrasi sistem teknologi dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif, misalnya proses klaim yang bermasalah.

Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia, tukas dia.