Produksi Pangan Lokal Didorong Demi Mendukung Program MBG

Pasardana.id Demi terus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah daerah dan masyarakat desa didorong untuk memperkuat lagi produksi pangan lokal.

Dalam sambutannya pada ESG Now Awards 2025 Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/10), Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menilai, kebijakan memperkuat produksi pangan lokal ini tidak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui rantai pasok yang adil dan berkelanjutan.

Ada namanya makan bergizi, yang akan menerima manfaat 82 juta. Saudara bayangkan, kalau 82 juta menerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari, ujar tokoh yang akrab disapa Zulhas.

Menurut Zulhas, masyarakat desa bisa mengambil peran penting dengan mengelola lahan dan ternak kecil secara produktif.

Dia bilang, pemerintah tengah mempercepat kebijakan swasembada pangan agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan gizi warganya sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian.

Ibu-ibu bisa piara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik, kalau rata- rata IQ sekarang 70 80, nanti bisa 100, diukur. SDM kita menjadi kuat fisiknya, karena gizinya cukup dan cerdas, ujar Zulhas.

Upaya memperkuat ekonomi desa sudah menunjukkan hasil positif dalam satu tahun terakhir.

Zulhas menjabarkan, nilai tukar petani meningkat dari 101 106 menjadi 124, sementara harga gabah naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.

Program koperasi Desa Merah Putih dan hilirisasi pangan menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan ini.

Kemandirian pangan juga berperan besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan gizi yang merata diharapkan mampu membentuk generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Zulhas bilang, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat sipil.