Pasardana.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP
Danantara dianggap mampu untuk menanggung beban dalam menyelesaikan utang
proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa perlu
menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggapan tersebut dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa
usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta,
Rabu (15/10).
Menkeu mengatakan, Danantara memiliki sumber keuangan yang kuat dari deviden
BUMN.
Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir
Rp80 triliun-Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun
(bunga) bayaran tahunan untuk KCIC, ujar Menkeu.
Kata Menkeu, saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian
teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.
Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita
tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan)
tadi, apakah di klausul-nya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting,
kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur
pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah, ujar Menkeu lagi.
Asal tahu saja, nilai dividen BUMN ini juga berpotensi meningkat setiap tahun.
Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah.
Namun, Menkeu Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar
lebih produktif.
Pemerintah sebelumnya telah mengalihkan seluruh dividen dari BUMN yang tadinya
masuk ke kas negara untuk dikelola langsung oleh Danantara.
Menkeu menilai, skema ini justru memperkuat kemampuan Danantara untuk
menangani pembayaran utang KCIC.
Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara,
Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan enggak dibayar, tapi
(dibayar) Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,
tukas Menkeu Purbaya.
Sebagai informasi tambahan, total investasi proyek Whoosh ini mencapai sekitar
7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.
Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari
CDB dengan bunga 2 persen per tahun.
Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni
pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api
Indonesia (KAI).
Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil
peran utama dalam pembayaran.
