Pemerintah Akan Manfaatkan Lahan Negara untuk Bangun Rumah Murah Buat Rakyat

Pasardana.id - Sejak berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, Pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, bahwa pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara.

Dia bilang, lahan yang dimanfaatkan termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi.

Termasuk aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya. Juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah," kata Maruarar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (7/1).

Dia menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

Skema itu dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai," ujar Maruarar.

Mantan Politisi PDI Perjuangan ini juga menerangkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

Kebijakan tersebut meliputi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen.

Selain itu, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) nol persen.

Kemudian, penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

"Sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat, rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau (Presiden Prabowo), kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," ujar Maruarar.

Lanjut dia, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Di mana, proses perizinan pembangunan kini telah berbeda.

Maruarar menjelaskan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari.

Kini, dipangkas menjadi 10 hari, bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu empat jam.

Prinsip Bapak Presiden, rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis," ucapnya.

Dia pun menyampaikan, kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat.

Ini sejalan dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.

Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini. Posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita," tandasnya.