Pasardana.id - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT
Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Perdagangan Internasional Perdana Unit
Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Main Hall BEI,
Senin (20/1).
Peresmian ini merupakan milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan
karbon di Indonesia.
Peresmian Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia dilakukan
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Kehutanan, Raja Juli
Antoni; Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif OJK
Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi;
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Kepala Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu; dan Direktur Utama BEI selaku
Penyelenggara IDXCarbon, Iman Rachman.
Acara peresmian juga dihadiri sejumlah stakeholders, antara lain dari
Perwakilan negara sahabat, anggota Komisi XII DPR RI, pimpinan
Kementerian/Lembaga, Dunia Usaha dan Asosiasi yang terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar
mengapresiasi upaya cepat dan terkoordinasi dari kementerian dan lembaga
terkait khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, dalam memfasilitasi pembukaan
perdagangan karbon internasional.
Inisiatif ini, kata Mahendra, menggarisbawahi komitmen kuat untuk memajukan
peran Indonesia di pasar karbon global.
Kami menyambut gembira dan selamat atas kepemimpinan dari pemerintah Kabinet
Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto karena dalam waktu
tiga bulan hal ini dapat dicapai, yang membuka potensi bursa karbon dalam
memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, kata Mahendra, seperti dilansir dalam
keterangan tertulis, Senin (20/1).
Harapannya, dengan adanya acara ini dapat menjadi gerbang awal terciptanya
kolaborasi untuk implementasi perdagangan karbon luar negeri yang mulai
dilaksanakan hari ini, sambungnya.
Adapun Penyelenggaraan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia
ini merupakan wujud komitmen Indonesia setelah COP 29 dan sebagai bukti bahwa
Artikel 6 Perjanjian Paris dapat dijalankan.
Momen ini juga merupakan bentuk penguatan untuk mendorong dan mengakselerasi
2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disubmisi selambatnya
tanggal 10 Februari 2025.
Diketahui, dalam upaya membangun ekosistem karbon yang transparan,
berintegritas, inklusif, dan adil, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan
penguatan atas elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon, yakni meliputi
penguatan: (1) Sistem Registri Nasional (SRN); (2) Pengukuran, Pelaporan dan
Verifikasi (MRV); (3) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK);
dan (4) Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA) pada perdagangan karbon
luar negeri.
Di kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq
menyatakan, Melalui elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon tersebut,
dapat dipastikan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang dihasilkan oleh
Indonesia merupakan SPE yang memiliki integritas tinggi.
Indonesia sendiri, saat ini telah siap untuk melakukan perdagangan karbon luar
negeri yang diresmikan pada hari ini, dengan unit karbon yang telah
diotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO2e yang berasal dari sektor energi
(Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok
Blok 4, Konversi Dari Pembangkit Single Cycle Menjadi Combined Cycle (Add On)
PLTGU Grati Blok 2, Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro
(PLTM) Gunung Wugul, Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi Baru
PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan Konversi dari Pembangkit Single Cycle
menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar.
Sebagai informasi, terkait perdagangan unit karbon melalui IDXCarbon, Sistem
Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola oleh
KLH/BPLH telah berinteraksi dengan sistem perdagangan IDXCarbon yang diawasi
oleh OJK.
Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan untuk
perdagangan karbon luar negeri telah disahkan/diotorisasi sebagai upaya
safeguarding terhadap terjadinya double accounting, double payment , dan
double claim , kata Menteri Hanif.
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, aktivitas perdagangan di IDXCarbon
menunjukkan perkembangan positif.
Pada akhir 2024, peserta yang terdaftar sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon
telah mencapai 100 partisipan, meningkat pesat dari hanya 16 Pengguna Jasa
saat peluncuran IDXCarbon.
IDXCarbon juga telah merayakan pencapaian luar biasa dengan memperdagangkan
secara kumulatif sebesar satu juta ton unit karbon.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BEI selaku Penyelenggara IDXCarbon, Iman
Rachman menyampaikan, keberhasilan ini juga didukung oleh sistem perdagangan
IDXCarbon yang solid dan andal.
IDXCarbon mengintegrasikan praktik terbaik dunia dari pasar kuota emisi
(allowance) dan pasar kredit karbon (carbon credit) di dalam satu sistem,
yang memungkinkan dilakukan perdagangan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi -
Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan SPE-GRK. Perdagangan internasional perdana hari
ini menunjukkan kesiapan dan kelengkapan sistem IDXCarbon untuk mendukung
perdagangan karbon domestik maupun internasional, beber Iman.
Ditambahkan, keberhasilan perdagangan karbon luar negeri bergantung pada
kolaborasi antara negara, swasta/industri, institusi keuangan, filantropi,
perbankan, dan para pihak lainnya.
Karena pada dasarnya, perdagangan karbon ini merupakan suatu aksi kolektif
yang tidak bisa dipisahkan perannya antar satu stakeholder dengan yang lain,
tandasnya.
