Jokowi Akui Sistem Birokrasi Jadi Kendala Berinvestasi Panas Bumi

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengungkap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal dipenuhi sejumlah hambatan dan kendala, diantaranya adalah biaya dan proses pembangunannya yang mahal dan memakan waktu lama.

Dia pun bercerita, bahwa untuk membangun satu konstruksi pembangkit listrik geotermal ini membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi investor.

"Karena kalau menunggu, bayangkan untuk memulai konstruksi saja sampai 5-6 tahun, itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar, tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun," ucap Presiden.

Dihadapan awak media, Jokowi mengatakan sistem birokrasi yang ada memang harus dibenahi.

Sehingga terjadi pemangkasan proses perizinan yang berujung pada kecepatan penerbitan izin.

"Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk menunggu 6 tahun ndak kuat," ujarnya lagi.

Dia mengklaim, banyak investor yang berminat terhadap 'listrik hijau' atau energi baru terbarukan (EBT).

Menurut Jokowi, EBT di Indonesia memiliki potensi daya 24 ribu megawatt, namun dengan kendala tersebut perlu ada upaya untuk melakukan percepatan pembangunan.

"Saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang saya heran saat itu peluangnya besar artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT dan potensinya ada 24 ribu megawatt," kata dia.

Untuk itu, dia menegaskan komitmen Indonesia menjadi bagian dari negara-negara dunia untuk melakukan komitmen transisi hijau.

Namun, komitmen tersebut juga menghadapi terkendala pada tahap pembiayaan yang menurutnya terlampau mahal untuk negara berkembang seperti Indonesia.

"Selalu problem-nya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat, kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal," kata Jokowi.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak mau berkomentar banyak perihal keheranan Jokowi.

"Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi bahwa faktanya begitu, nanti kita perbaiki saja," katanya.