Menteri Teten Beberkan Kendala Sertifikasi Halal UMKM Belum Sampai Target

Pasardana.id - Sertifikasi halal UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM belum mencapai angka yang ditargetkan yakni sebanyak 10 juta sertifikasi halal.

Saat ini hanya baru mencapai 4,4 juta sertifikat halal.

Hal tersebut diungkap Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5).

Teten menyampaikan, menyikapi kondisi tersebut, kewajiban sertifikasi halal UMKM diperpanjang hingga 2026.

Dia menilai, ada dua kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Pertama, kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memberikan sertifikasi tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM.

Selain itu, masih ada ketimpangan terkait pendampingan sertifikasi halal.

"Kendalanya, pertama harus diberikan sertifikat besar sementara kemampuan untuk memberikan sertifikasi rendah. Ini juga ada ketimpangan mengenai pendampingnya," ujar Teten.

Yang kedua, sambung Teten, kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk sertifikasi halal.

Teten menjelaskan, sertifikasi halal melalui program self declare tidak dipungut biaya alias gratis karena dibiayai pemerintah.

Namun, alokasi anggaran untuk program ini tidak seimbang dengan kebutuhan sertifikasi halal melalui self declare.

Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 3,5 triliun.

Sementara, alokasi anggaran yang disediakan hanya Rp 250 miliar.

"Nah , angkanya nggak cocok, jadi kecil sekali. Yang dari kebutuhannya kira- kira Rp 3,5 triliun, tapi yang ada sekarang hanya Rp 250 miliar di BPJPH," imbuhnya.

Karena itu, dirinya menilai, mau tidak mau alokasi anggaran untuk program sertifikasi halal self declare harus ditambah.

"Ya harus, konsekuensinya kan harus ditambah, inputnya harus diperbaiki," tegasnya.