Pasardana.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara
menekankan, bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi
global.
Termasuk dalam hal ini, tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat dan
konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi perdagangan dan sektor
keuangan dunia.
Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bank Indonesia
(BI) dan lembaga keuangan lainnya untuk tetap waspada dan turut menjaga
stabilitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Wamenkeu pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
(Rakorbangpus) 2024 secara virtual, Kamis, (18/4/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menguraikan tantangan jangka menengah yang
dihadapi Indonesia, yaitu mengenai perubahan iklim dan digitalisasi serta
pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.
Namun demikian, hal itu, dikatakan Wamenkeu, merupakan sebuah tantangan
sekaligus peluang dalam menciptakan ruang bisnis dan ekonomi baru yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kita menciptakan kemakmuran bagi penduduk dan masyarakat Indonesia. Tentu
tujuannya adalah menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Memang tidak
mudah karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas
ekonomi yang terus mapan, tuturnya.
Untuk itu, Wamenkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan
melalui tiga sumber utama, yaitu modal, tenaga kerja berkualitas, dan
produktivitas yang tinggi.
Ia juga menyatakan, bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang
dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan tersebut.
Kita akselerasi pertumbuhan ekonomi, kita perkuat well being atau human
capital , dan kita pastikan konvergensi antar daerah menjadi tujuan kita di
dalam mengelola pembangunan," ungkapnya.
Di sisi lain, Wamenkeu juga menyoroti pentingnya investasi dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang berasal dari APBN,
APBD, sektor swasta dan BUMN yang harus diselaraskan untuk mencapai target
pertumbuhan.
Dalam hal ini, Kemenkeu berperan menyiapkan berbagai macam fasilitas dari sisi
perpajakan, digitalisasi, serta perluasan pembangunan infrastruktur untuk
mendorong investasi.
Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi - kita
juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan industri, kawasan
ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk membangun smart city
yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka pengelolaan APBN dan APBD
harus makin sehat, ujar Wamenkeu.
Sebagai penutup, Wamenkeu juga menyoroti perlunya mengelola belanja pemerintah
dengan efisien untuk menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk mendorong
produktivitas dan membuat program perlindungan sosial yang kuat.
Ia juga berharap, agar desain rencana kerja pemerintah kedepannya dapat
bersinergi dengan semua pemerintah daerah di Indonesia.
Rancangan kerja yang ada di tingkat pusat kita harapkan bisa bersinergi dengan
seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tukasnya.
