Investasi Non-APBN ke IKN Nusantara Ditargetkan Tembus Rp100 Triliun Pada 2024

Pasardana.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan investasi dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN) pada 2024 lebih kurang Rp 100 triliun.

"Kami optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024," kata Kepala OIKN, Bambang Susantono di Penajam, Minggu (7/1).

Bambang mengungkapkan, dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp 466 triliun dengan hitungan sekitar 19 - 20 persen berasal dari APBN.

Dia menambahkan, sepanjang 2023, ada 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

Menurut dia, investasi yang sudah masuk dan yang bakal masuk di ibu kota negara baru itu, berasal dari berbagai sektor dengan skala investasi yang berbeda-beda.

Presiden Jokowi akan melakukan lagi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara pada Januari sampai Februari 2024 yang dikerjakan sekitar 15 investor.

OIKN sendiri terus komitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia, salah satu upaya dengan melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di Kota Nusantara.

Sesuai prinsip berpemerintahan yang baik, kata Bambang, OIKN sangat cermat untuk menyeleksi investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia menjadi kota cerdas.

"Kami target sepanjang 2024 investasi masuk di Kota Nusantara sekitar Rp 100 juta, berasal dari investor domestik maupun luar negeri," ujarnya.

Investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan membangun kawasan lahan campuran di ibu kota negara masa depan Indonesia.

"Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," jelas Bambang.