Pasardana.id - Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja
pemerintah pusat sampai Juli 2023 mencapai Rp 1.020,4 triliun atau sekitar
45,4 persen dari pagu anggaran.
Dari jumlah sebesar Rp 1.020,4 triliun tersebut, sebanyak Rp 562,6 triliun itu
adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat, baik dalam
bentuk kartu sembako, program keluarga harapan, serta pelayanan kesehatan.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bahwa pembiayaan
anggaran tetap dalam batas aman hingga Juli 2023.
Termasuk realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp194,9
triliun per Juli 2023.
Antisipasi masih terus kami lakukan akibat pasar keuangan global yang masih
dipenuhi ketidakpastian, ujar Sri saat membahas APBN KITA edisi Agustus 2023
di Jakarta, Jumat (11/8) lalu.
Dijelaskan, pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
juga ikut membantu kelompok-kelompok kurang mampu seperti petani, nelayan
bahkan sektor pendidikan.
Pada kelompok petani, misalnya dengan memberikan bantuan benih, mulsa dan
pupuk organik senilai Rp 463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian
(alsintan) Rp 250 miliar, dan bantuan ternak Rp 62,4 miliar. Serta bantuan
benih ikan, kepiting dan udang Rp 19,2 miliar.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp
6,2 triliun untuk program Indonesia Pintar kepada 11,07 juta siswa.
Kemudian, Rp 6,1 triliun untuk program KIP Kuliah kepada 718,7 ribu mahasiswa.
APBN juga membantu biaya operasi sekolah (BOS) sebesar Rp 7,1 triliun ini
terutama dari Kementerian Agama dan bantuan operasional perguruan tinggi
negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 197 PTN.
Sementara itu, selain mendapatkan PKH dan kartu sembako, lanjut Menkeu,
kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan
oleh APBN yaitu Rp 27 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Artinya, setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta
yang tidak mampu.
Bendarahara Negara juga menjelaskan, bahwa posisi APBN, masuk di bulan
Kemerdekaan RI ke 78 ini, defisit diproyeksikan lebih rendah.
Dia mengaku, kondisi tersebut menjadi alasan untuk mengurangi kebutuhan
pembiayaan utang.
Per Juli 2023 lalu, kata Menkeu Sri Mulyani, jika dibandingkan dengan
pembiayaan utang pada tahun lalu, maka pembiayaan utang mengalami penurunan
sangat tajam hingga 17,8%.
Artinya kita baru mengeluarkan 28 persen dari total yang seharusnya ada di UU
APBN, ucap Menkeu Sri Mulyani.
Sementara, Surat Berharga Negara (SBN) yang seharusnya tahun ini secara netto
diterbitkan Rp712,9 triliun, hingga akhir Juli 2023 hanya merealisasikan
sebesar Rp184,1 triliun. Atau hanya 25,8% dari total yang ditargetkan dalam
APBN 2023.
"Angka ini juga turun tajam 17,8% dibandingkan tahun lalu. Sehingga, kalau
kita lihat dari penerimaan negara yang masih baik, dan belanja kita yang tetap
terjaga, maka kita bisa menurunkan penerbitan SBN atau SUN yang hanya 25,8%
saja, tambah Sri.
