Mendag Sebut Aturan Jualan Online Keluar 1 Bulan Lagi

Pasardana.id - Pembahasan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah selesai dibahas.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, aturan ini tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Sekarang tinggal harmonisasi di Kemenkumham, sudah dijadwalkan akan diharmonisasi pada 1 Agustus (2023) mendatang. Jadi kalau harmonisasi sudah selesai, semua tanda tangan paraf, kirim surat Presiden, selesai, jadi dia," kata Zulhas di Jakarta, Selasa (25/7).

Zulhas menambahkan, Permendag tersebut sudah mulai berlaku paling lama sekitar 1 bulan kedepan.

"Dalam waktu nggak lama, mungkin 1 bulanan, sudah bisa menjadi Permendag yang akan berlaku untuk seluruh platform digital," tambahnya.

Dimana dalam aturan tersebut, Zulhas mengusulkan, agar pedagang online harus sama dengan pedagang lainnya, baik dalam hal melakukan promosi atau pembayaran pajak.

Hal ini untuk melindungi keberadaan UMKM.

"Penyelenggaraan promosi UMKM harus sama dengan usaha lainnya harus ada perizinannya, bayar pajaknya, kalau barang masuk harus ada izinnya, pajaknya, gitu. Kewajiban perizinan berusaha (harus) sama dengan yang lain, kalau beda nanti bisa memukul UMKM kita," ucapnya.

Selain itu, Zulhas juga mengusulkan agar beberapa produk dibatasi harga minimalnya hingga memenuhi standar.

Platform digital juga dinilai tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Disepakati harga minimal US$ 100, jadi nggak semua, termasuk produk-produk itu harus memenuhi standar. Satu lagi, bahwa platform digital tidak boleh sekaligus sebagai produsen. Misalnya A, dia marketplace tapi juga jadi produsen, nggak bisa. Kami mengusulkan begitu, nanti kita lihat harmonisasi oleh K/L," tandasnya.