Pasardana.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi angkat
suara terkait dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap di
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Direktorat Jenderal
Perkeretaapian (DJKA), juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta
Makassar-Parepare.
Kepada semua pihak, Menhub menyatakan permintaan maafnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menhub berjanji akan melakukan audit untuk
memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi
persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.
"Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan
proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin
keselamatan transportasi," ujarnya yang dikutip, Kamis (13/4).
Menhub juga menyampaikan akan siap sedia mendukung langkah yang dilakukan oleh
KPK dalam mengungkap kasus tersebut.
"Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk
menuntaskan kasus ini," imbuhnya.
Menhub dengan tegas tidak akan menoleransi tindakan yang bertentangan dengan
upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi
pelanggaran.
"Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan
Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan
tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi
terkait," kata dia.
Dalam pemberitaan sebelumnya, KPK menyebut dugaan suap di DJKA Kemenhub juga
terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru
diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (29/3/2023).
Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu (Makassar-
Parepare) ada keterkaitan, kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam
konferensi pers di KPK, Kamis (13/4).
Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan
perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera.
